Gerebek Praktik Prostitusi di Tangerang, Polisi Tangkap 10 Perempuan

Polisi menangkap terapis dan penyedia tempat pijat plus-plus.

Republika/Mardiah
Polrestro Tangerang Kota membongkar kasus prostitusi (ilustrasi)
Rep: Eva Rianti Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan di beberapa lokasi yang dijadikan tempat praktik prostitusi di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam penggerebekan itu, 10 orang perempuan yang diduga terlibat praktik prostitusi terlarang tersebut dijaring.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, kegiatan razia prostitusi yang dilakukan pada Jumat (26/8/2022) malam WIB, tersebut menyasar dua titik. Lokasinya di kawasan Aeropolis Tower B, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari dan kawasan Poris Plawad Ruko Edelweiss, Jalan Benteng Betawi, Kecamatan Cipondoh.

Zain menjelaskan, kasus di wilayah Neglasari terait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dibongkar oleh Satuan Reskrim Polsek Neglasari. Sementara penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang Kota membongkar wilayah Poris Plawad berkedok tempat refleksi atau pijat.


"Di apartemen Aeropolis diamankan sebanyak tiga wanita dan seorang pria, sedangkan di ruko Plawad diamankan sebanyak enam terapis (wanita) dan satu orang wanita sebagai penyedia tempat pijat plus-plus," kata Zain dalam keterangannya di Kota Tangerang, Senin (29/8/2022).

Zain menerangkan, berdasarkan pemeriksaan, prostitusi yang terjadi di kawasan Aeropolis dilakukan para pelaku secara online. Kepolisian pun menjerat para pelaku dengan Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Sedangkan pelaku di tempat refleksi dijadikan tempat esek-esek kami sangkakan dengan Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP terkait perbuatan prostitusi," kata Zain.

Kepolisian, lanjut Zain, memastikan akan melakukan pengembangan ihwal kasus prostitusi tersebut, juga kasus serupa lainnya. Hal itu dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler