Terbitkan Surat Edaran, Erick Thohir Dorong BUMN Pakai Kendaraan Listrik
Kendaraan listrik jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan berbasis BBM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong akselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda empat di lingkungan BUMN. Komitmen ini, ia tunjukkan lewat surat edaran Nomor S- 565/MBU/09/2022 per tanggal 12 September 2022 tentang dukungan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.
"BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen pemerintah," ucap Erick dalam surat edaran yang ditujukan kepada para direktur utama BUMN di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Pria kelahiran Jakarta itu mengatakan pemerintah telah berkomitmen dalam mempercepat transisi energi berkelanjutan melalui penetapan target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Erick menilai, percepatan program kendaraan bermotor listrik juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM secara global. Menurut Erick, penyesuaian harga BBM harus diambil untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keseimbangan keuangan negara.
Untuk itu, Erick meminta, seluruh perusahaan pelat merah mengalokasikan sumber daya di lingkungan perusahaan, seperti mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik, meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas direksi dan pimpinan perusahaan, kendaraan operasional perusahaan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dan program kepemilikan kendaraan bagi karyawan.
"Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas agar tetap memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan," ungkap Erick.
Erick juga meminta, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan BUMN lain untuk menyiapkan infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), khususnya pada sektor-sektor yang dikelola BUMN seperti tempat istirahat (rest area) jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan pariwisata, dan SPBU.
Selain itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut juga mendorong BUMN-BUMN sektor perbankan atau Himbara memberikan dukungan kemudahan pembiayaan kendaraan listrik. “Pelaksanaan pelaksanaan atas hal-hal tersebut tetap terlebih dahulu mempertimbangkan kajian kelayakan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Erick.
Erick menyampaikan, kendaraan listrik jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan berbasis BBM. Ia mencontohkan motor listrik misalnya yang setiap 1 KWh baterai dapat menempuh jarak sekitar 40-60 km, tergantung kondisi jalan. Sedangkan motor BBM untuk setiap 1 liter hanya dapat menempuh jarak yang sama, 40-60 km. Adapun harga 1 KWH sekitar Rp 1.700 sampai Rp 2.000, sedangkan 1 liter pertalite terbaru harganya Rp 10.000 sehingga biaya pemakaian motor listrik hanya seperlima dari motor BBM.
“Kementerian BUMN mendorong penuh percepatan, karena saat inilah momentum yang tepat. Harga BBM dunia naik tidak terkendali dan harga di dalam negeri terpaksa disesuaikan, Kementerian BUMN langsung bergerak cepat melalui program penggunaan kendaraan listrik ini supaya konsumsi BBM dapat dikurangi,” ucap Erick.
Erick menambahkan, ajakan untuk mendorong kendaraan listrik juga akan diperluas ke lingkungan pemerintahan lainnya, dengan fasilitas yang diberikan BUMN-BUMN yang dikelola Kementerian BUMN.
"Nantinya kalau pemakaian kendaraan listrik ini makin luas, masyarakat akan semakin dimudahkan. PLN saya lihat sudah menyiapkan platform dan ekosistem yang lengkap lewat PLN Mobile untuk mendukung penggunaan hariannya. Saya juga akan minta ke Pertamina untuk menyediakan charging station kendaraan listrik di SPBU-SPBU yang sekarang ini dikelola Pertamina," kata Erick menambahkan.