Tinggal Sebulan Menjabat, Akankah Anies Abaikan Usulan DPRD DKI Jakarta?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan

DPRD DKI Jakarta pada Selasa (13/9/2022 mengumumkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, beserta wakilnya Ahmad Riza Patria, dalam rapat paripurna. Setelah pengumuman pemberhentian masa berakhir Jabatan Gubernur pada 16 Oktober 2022 mendatang, Anies diminta tidak membuat kebijakan strategis. Termasuk, menunjuk dan melakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai kepala daerah

“Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada Pejabat Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menegaskan, hal itu supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku. Adapun pejabat yang dimaksud Prasetyo adalah Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta (Eselon II.a.), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (Eselon II.a) Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Eselon II.b) Direktur RSKD Duren Sawit (Eselon II.b) dan Direktur RSUD Pasar Minggu (Eselon II.b).

Dengan masa bakti hampir selesai, Prasetyo mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan atas upaya mempin Jakarta. Utamanya, atas pengabdian Anies selama memimpib DKI Jakarta menjadi lebih baik.

“Akhirnya selesai sudah rapat paripurna dewan yang pertama, dengan mengucap alhamdulillahi robbil alamin, rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup,” jelas Prasetyo di ruang sidang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi usulan dari Ketua DPRD DKI setelah rapat paripurna. Menurutnya, hal itu tidak akan dilakukan diskusi secara menjauh saat ini.

"Itu kan usulan, usulan itu nanti diperhatikan. Kan itu dari ketua DPRD," kata Anies.

Ditanya dirinya yang baru melantik beberapa pejabat jelang lengser, Anies tak menampiknya. Meski demikian, dia menegaskan jika hal itu tidak berkaitan dengan Pilkada yang akan datang.

"Begini aja, kami menjalankan tugas sampai akhir. Yang mau berdebat soal itu silakan ke ahli hukum untuk berdiskusi ya. Saya akan menjalankan tugas sampai akhir tanggal 16 Oktober," tuturnya.

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, Gubernur Anies Baswedan tetap dapat menentukan kebijakan sampai akhir masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

"Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta,Yayan Yuhana di Jakarta, Selasa.

Menurut Yayan, jika larangan tersebut didasarkan pada pasal 71 ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka undang-undang tersebut tidak membuat Gubernur Anies menyalahi aturan.

"Karena ketentuan dalam pasal tersebut dikhususkan untuk kepala daerah yang akan mengikuti seleksi pemilu, sedangkan tahun 2022 tidak ada pemilu," kata Yayan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir. Dengan demikian, ia menyimpulkan, tugas dan wewenang gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Karena itu ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada gubernur dalam jabatan normal dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan pilkada (peserta pilkada)," kata Yayan.

Adapun ketentuan tersebut, kata Yayan, bersifat khusus (lex specialis) dalam kaitannya dengan pembatasan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur pada masa pemilihan gubernur. Pernyataan itu ditekankan dalam pasal 71 ayat 5 yang menyebutkan, "dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota".

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, Anies masih bisa bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kendati demikian, ia menilai, Aniestidak akan berani membuat atau melakukan kebijakan strategis.

“Apalagi, sudah disinggung DPRD DKI dalam rapat formal dan besar. Anies tidak akan berani dan gegabah,” kata Ujang ketika dihubungi, Selasa.

Dalam satu bulan terakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies, disebutnya akan fokus memberikan pekerjaan ringan dan senyuman bagi warga DKI. Hal itu, menjadi upaya Anies alih-alih melantik atau menunjuk pejabat pratama DKI di akhir masa jabatan ini.

“Anies akan bekerja hanya memberikan senyuman kepada warganya, supaya di akhir masa jabatan bisa khusnul khotimah di hadapan warga,” jelasnya.

Dia menjelaskan, alasan Anies menghindari blunder bukan hanya peringatan dari DPRD DKI untuk tidak terlibat dalam kebijakan strategis. Lanjut dia, Anies akan menjaga sikap agar tidak dipandang melakukan hal menyimpang dan dikritik lebih tajam oleh DPRD.

Ditanya kemungkinan Anies melaksanakan kebijakan strategis, Ujang tak menampiknya. Menurut dia, Anies sebenarnya tidak dilarang dalam menjalankan itu ditilik dari UU yang berlaku.

“Tapi kemudian aturan tidak tertulis itu dibuat DPRD untuk menjaga sistem di DKI kondusif,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika