Honorer Teknis Bukan Prioritas Rekrutmen 2022, Menpan-RB akan Carikan Solusi 

Rekrutmen ASN PPP 2022, pemerintah memprioritaskan formasi untuk guru dan nakes.

dok. Humas Kemenpan-RB
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas
Rep: Febryan A Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berjanji ia tidak akan lepas tangan dengan nasib honorer teknis meski rekrutmen ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini memprioritaskan honorer guru dan tenaga kesehatan. Dia berkomitmen mencarikan solusi terbaik. 

Baca Juga


“Sudah saya catat berbagai masukan dan kami sudah dapatkan data apa yang menjadi aspirasi Bapak/Ibu,” ujar Anas saat menerima audiensi pegawai non-ASN tenaga teknis di Jakarta, Rabu (14/9/2022). 

Honorer tenaga teknis ini contohnya adalah petugas pemadam kebakaran, aparat Satpol PP, petugas penjaja pintu air, petugas yang mengurusi sampah, dan pegawai administrasi.  Anas menerangkan, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK memang memberikan ruang untuk pengalihan status pegawai non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK. 

Namun, dalam proses rekrutmen, pemerintah harus membuat skala prioritas. Dalam rekrutmen ASN PPPK Tahun 2022 ini, kata Anas, pemerintah memprioritaskan formasi untuk guru dan tenaga kesehatan. Sebab, ada banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki tenaga kesehatan dasar secara lengkap. 

"Ada banyak rumah sakit dan puskesmas terutama di luar Jawa yang tenaga kesehatan dasar dan dokter spesialisnya bahkan belum lengkap. Bapak/Ibu punya anak yang sekolah dan keluarga yang perlu layanan kesehatan segera," ujar Anas. 

Anas menambahkan, lebih sedikitnya rekrutmen tenaga teknis juga karena pemerintah daerah tak memberikan usulan kepada pemerintah pusat. Hal ini kembali berkaitan dengan skala kebutuhan setiap daerah. 

"Memang ini sangat terkait dengan usulan daerah. Malau tidak diusulkan maka tidak bisa ditetapkan (formasinya). Ini kemudian yang menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan yang lebih tertata untuk tenaga-non ASN,” kata eks Bupati Banyuwangi itu. 

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa tahun 2022 ini akan dibuka 530.028 lowongan atau formasi ASN PPPK. Setengah juta lowongan tersebut terdiri atas 90.690 formasi untuk instansi pusat dan 439.338 untuk instansi daerah. 

Rincian kebutuhan daerah adalah 319.716 formasi PPPK Guru, 92.014 formasi PPPK Tenaga Kesehatan, serta 27.608 formasi PPPK Tenaga Teknis. Dalam proses seleksi, tenaga honorer akan diprioritaskan. 

Anas tak menyebutkan kapan proses seleksi PPPK ini akan dimulai. Dalam kesempatan sebelumnya, dia sempat menyebut bahwa seleksi PPPK tenaga kesehatan akan digelar akhir September 2022 ini. Para tenaga honorer kesehatan itu akan mendapatkan nilai afirmasi sehingga lebih berpeluang lulus. 

Rekrutmen ASN PPPK tahun ini menjadi sorotan lantaran keberadaan tenaga honorer akan dihapuskan pada 28 November 2023. Padahal, saat ini masih terdapat sekitar 1,3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintahan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler