Komisaris Militer Rusia Dipecat karena Pulangkan Personel Pasukan Cadangan

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Komisaris militer wilayah Khabarovsk Rusia, Yuri Laiko, dicopot dari jabatannya setelah memulangkan separuh dari personel militer yang baru dimobilisasi. Mereka dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan wajib militer.

Pada 21 September, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan mobilisasi pasukan cadangan untuk berperang di Ukraina. Ini adalah mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua.

Mobilisasi pasukan cadangan ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga. Mereka mengeluhkan cara petugas merekrut pasukan cadangan yang tidak sesuai kriteria. Padahal syarat utama dalam rekruitmen pasukan cadangan adalah pernah mengikuti wajib militer atau pernah bergabung dalam dinas militer. Petugas pendaftaran mengirimkan surat panggilan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat.

"Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran militer. Sekitar setengah dari mereka kami pulangkan karena tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," ujar Gubernur Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, Mikhail Degtyarev di aplikasi pesan Telegram.

Degtyarev mengatakan, pemecatan komisaris Laiko tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Putin. Mobilisasi pasukan cadangan mendorong ribuan pria Rusia melarikan diri untuk menghindari wajib militer.

Pihak berwenang Rusia membuka lebih banyak kantor pendaftaran militer di dekat perbatasan. Langkah ini sebagai upaya nyata untuk mencegat beberapa pria Rusia yang mencoba melarikan diri melalui jalur darat untuk menghindari panggilan perang di Ukraina.

Sebuah kantor pendaftaran militer dibuka di pos pemeriksaan Ozinki di wilayah Saratov di perbatasan Rusia dengan Kazakhstan.  Pusat pendaftaran lainnya akan dibuka di persimpangan di wilayah Astrakhan, dan di perbatasan dengan Kazakhstan.

Sebelumnya kantor wajib militer Rusia didirikan di dekat perbatasan Verkhny Lars yang menyeberang ke Georgia di Rusia selatan, dan di dekat pos pemeriksaan Torfyanka di perbatasan Rusia dengan Finlandia.  Pejabat Rusia mengatakan mereka akan menyerahkan pemberitahuan panggilan kepada semua pria yang memenuhi syarat.

Lebih dari 194 ribu warga Rusia telah melarikan diri ke negara tetangga seperti Georgia, Kazakhstan dan Finlandia. Mereka melarikan diri dengan mengendarai mobil, sepeda atau berjalan kaki. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pasukan cadangan untuk berperang di Ukraina.  Di Rusia, sebagian besar pria di bawah usia 65 tahun terdaftar sebagai tentara cadangan.

Kremlin berencana untuk memanggil sekitar 300 ribu orang. Tetapi media Rusia melaporkan, jumlahnya bisa mencapai 1,2 juta. Laporan ini dibantah oleh pejabat Rusia.

Kementerian Pertahanan Rusia telah berjanji untuk merekrut pasukan cadangan dari para pria Rusia yang memiliki pengalaman tempur atau dinas. Tetapi menurut beberapa laporan media dan pembela hak asasi manusia, orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut juga diminta bergabung dengan pasukan cadangan.

Dekrit resmi tentang mobilisasi pasukan cadangan memicu kekhawatiran bahwa ada rancangan yang lebih luas. Untuk menenangkan situasi, Putin pada Kamis (29/9/2022) mengatakan kepada Dewan Keamanan Rusia  bahwa orang-orang Rusia yang secara keliru dipanggil untuk bergabung dengan pasukan cadangan harus dipulangkan. Putin menegaskan, rekrutmen pasukan cadangan hanya diikuti oleh mereka yang mengikuti pelatihan militer dan spesialisasi yang tepat.

 “Masing-masing kasus itu perlu ditangani secara mandiri, tetapi jika ada kesalahan, saya ulangi, itu harus diperbaiki. Penting untuk memulangkan mereka yang direkrut tanpa alasan yang tepat," kata Putin.

Eksodus massal pria Rusia dimulai pada 21 September, tak lama setelah Putin mengumumkan mobilisasi pasukan cadangan. Tiket pesawat telah habis terjual meski harganya melonjak tajam.

Antrean panjang mobil terjadi di jalanan menuju perbatasan Rusia.  Pihak berwenang Rusia mencoba membendung arus keluar dengan menolak beberapa orang di perbatasan dengan mengutip undang-undang mobilisasi. Pihak berwenang Rusia juga mendirikan kantor wajib militer di pos pemeriksaan perbatasan.

Terminal bus di Samara dan Tolyatti,  pada Kamis menghentikan layanan ke Uralsk, sebuah kota perbatasan di Kazakhstan. Sementara Finlandia akan melarang masuknya warga Rusia dengan visa turis mulai Jumat (30/9).  Finlandia telah menyediakan rute darat terakhir yang mudah diakses ke Eropa bagi pemegang visa zona Schengen dari Rusia.  Negara Nordik itu telah menampung puluhan ribu orang yang melarikan diri dari panggilan militer dalam beberapa hari terakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika