Kritik untuk Hasto yang Dinilai Nyinyir Setelah Nasdem Deklarasikan Anies Capres

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizhah, Amri Amrullah, Febrianto Adi Saputro

Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Nasdem seusai deklarasi pencapresan Anies Baswedan menuai kritik. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, sindiran Hasto tidak perlu terjadi jika masing-masing partai independen dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan diusungnya.

"Wajar saja kalau Nasdem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan Nasdem dalam koalisi mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 dan Nasdem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024," katanya pada Selasa (11/10/2022).

Apalagi, ia melanjutkan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

"Bahkan menurut Surya respons Jokowi cukup baik. Jadi, Nasdem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar Nasdem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi," kata dia.

Lagi pula, kata dia, Nasdem sudah menyatakan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Ini artinya, Nasdem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.

"Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru 'kebakaran jenggot' terhadap Nasdem. Padahal, posisi Nasdem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa," kata dia.

Jadi, menurut Jamiluddin, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya.

"Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tidak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi. Ia tidak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya termasuk partainya," kata dia.

Sindiran Hasto untuk Nasdem juga dikritik oleh politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Menurut Didi, tidak ada kaitannya musim penghujan dan musibah banjir dengan deklarasi Anies sebagai calon presiden. 

Menurut dia, berbagai belahan Tanah Air juga memang masuk musim penghujan, dan banyak negara di dunia sedang mengalami musibah banjir. Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi ini, diduga karena efek pemanasan global, sehingga musim hujan telah bergeser dari waktu yang biasanya.

 "Hujan lebat lalu timbul banjir, lucu dan aneh sekali jika tiba-tiba penyebabnya dituduh hanya pada Anies Baswedan seorang," kata Didi, Selasa (11/10/2022). 

Memang diakui dia, biasanya untuk wilayah Indonesia intensitas hujan tinggi sekitar Desember hingga Maret. Dan puncak musim penghujan biasanya di Januari hingga Februari.

Baca juga : Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Jokowi Hingga Masa Jabatannya Berakhir

Walaupun musim hujan semakin maju, ia mengatakan, pernyataan Hasto yang mengaitkan itu dengan Anies sungguh aneh. Kalau kemudian dikaitkan dengan pengelolaan banjir, Didi menilai Anies telah berbuat banyak hal.

"Anies hemat kami telah berbuat banyak untuk tanggulangi resiko banjir di Jakarta. Boleh saya katakan justru di era Anies penanganan banjir jauh lebih baik daripada gubernur sebelum Anies," sebutnya. 

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini menilai pihak yang tidak ingin Anies maju sebagai capres 2024, membuat tuduhan seolah olah Anies tidak mampu mengatasi banjir. Padahal ia yakin tuduhan sangat politis sekali, karena tidak berdasarkan fakta.

"Mereka adalah orang-orang yang ketakutan karena pooling Anies terus naik untuk capres 2024," terangnya.

"Mereka resah dan khawatir kelompok mereka akan kalah. Mereka ibarat orang-orang yang kalah sebelum perang lucu dan aneh mereka," imbuhnya.

Baca juga : Nasdem Pilih Santai Tanggapi Julukan Nasdrun Setelah Usung Anies

Sindiran Hasto kepada Anies diutarakannya saat menerangkan isi pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan yang dilakukan di Batutulis pada akhir pekan lalu tersebut terkait kepemimpinan nasional.

Hasto menegaskan, Indonesia membutuhkan satu pemimpin yang memiliki rekam jejak yang kepemimpinan yang baik mengingat luas wilayah Indonesia yang begitu.

"Ini dilakukan bagi masa depan bangsa dan negara. Demi kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega, Pak Jokowi serta kepemimpinan yang akan datang," kata Hasto dalam keterangannya, Ahad (9/10/2022).

Dirinya mengingatkan, Pemilu adalah momentum mempersiapkan pemimpin bangsa. Maka itulah PDIP mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab tersebut.

"Kita tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan, sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir (menimpa) 30 RT, itu dikatakan tidak sampai satu persen. Politik itu bukan kalkulasi satu sampai lima persen. Tapi tanggung jawab bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika