Arab Saudi Bela Keputusan OPEC+ Pangkas Produksi Minyak

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi membela keputusan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak plus mitra (OPEC+) terkait pemangkasan produksi minyak. Riyadh membantah terdapat motif politis di balik langkah tersebut.

“Keputusan OPEC+ murni ekonomi dan diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggota. Anggota OPEC+ bertindak secara bertanggung jawab dan mengambil keputusan tepat,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Selasa (11/10/2022), dilaporkan laman Al Arabiya.

Terkait kritik tajam Amerika Serikat (AS) atas keputusan OPEC+, Pangeran Faisal menekankan hubungan negaranya dengan Washington bersifat strategis. “Hubungan kami dengan AS telah dikembangkan sejak terbangun,” ucapnya.

Sejumlah pejabat AS telah mengecam Saudi atas keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak. Beberapa anggota parlemen AS bahkan menyerukan agar transaksi penjualan senjata kepada Riyadh ditangguhkan sementara.

Akhir pekan lalu, Rusia memuji keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak hingga 2 juta barel per hari (bph). “Ini setidaknya menyeimbangkan kekacauan yang disebabkan oleh Amerika,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Ahad (9/10/2022).

Menurut Peskov, AS mulai kehilangan ketenangannya atas keputusan OPEC. Hal itu tampak karena Washington berusaha memompa cadangan minyaknya ke pasar global. “Mereka mencoba memanipulasi dengan cadangan minyak mereka dengan melemparkan volume tambahan ke pasar. Permainan semacam itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik,” kata Peskov.

Pekan lalu AS mengkritik keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak hingga 2 juta bph. Pemerintahan Presiden Joe Biden akan berusaha mengurangi kontrol OPEC+ atas harga energi.

“Presiden (Biden) kecewa dengan keputusan tak bijak OPEC+ untuk memangkas kuota produksi, sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari invasi Rusia ke Ukraina,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Brian Deese dalam sebuah pernyataan bersama, Rabu (5/10/2022).

Menurut mereka, keputusan OPEC+ akan berdampak negatif pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa langkah OPEC+ memangkas produksi minyak adalah kesalahan. Dia pun menuding organisasi tersebut “bersekutu” dengan Rusia.

Gedung Putih mengatakan, pemerintahan Biden akan terus memompa minyak dari Strategic Petroleum Reserve (SPR). Biden pun disebut telah menginstruksikan menteri energinya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dalam jangka waktu dekat. Selain itu, pemerintahan Biden akan membuka pembicaraan dengan Kongres AS tentang alat dan otoritas tambahan guna mengurangi kendali OPEC atas harga energi. Belum jelas tindakan semacam apa yang bisa dilakukan.

OPEC+ telah memutuskan untuk memangkas produksi minyak hingga 2 juta bph setelah mereka melangsungkan pertemuan di Wina, Austria, 5 Oktober lalu. Jumlah tersebut setara dengan dua persen dari pasokan global. Keputusan pemangkasan produksi diambil dengan pertimbangan untuk menanggapi kenaikan suku bunga di Barat dan ekonomi global yang lebih lemah.

Menteri Energi Arab Saudi Abdulaziz bin Salman mengatakan, OPEC+ perlu proaktif karena bank sentral di seluruh dunia bergerak terlambat mengatasi lonjakan inflasi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Pemotongan produksi sebesar 2 juta bph didasarkan pada angka-angka dasar yang ada.

Saudi menolak tuduhan bahwa OPEC+ “berkolusi” dengan Rusia untuk mendorong harga energi lebih tinggi. Saudi mengatakan, Barat sering didorong oleh arogansi kekayaan ketika mengkritik OPEC. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika