PDIP Sebut Kinerja Anies Nol Persen Selama Pimpin DKI Jakarta
PDIP menyebut selama era kepemimpinan Anies terkesan mundur soal kinerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan catatan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan selama lima tahun terakhir. Menurutnya, PDIP memberikan penilaian nol dari berbagai kinerja yang seharusnya dilakukan Anies selama menjabat gubernur.
“Dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Dia memerinci, beberapa contoh kinerja yang sangat buruk dalam lima tahun terakhir adalah normalisasi sungai, naturalisasi sungai serta pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro, nol persen. Termasuk, kata dia, pembangunan LRT KPDBU, air bersih, pembangunan ITF dalam kota, perpipaan air SPAM Jatiluhur hingga science park yang juga nol persen.
“Bahkan, fasilitas Park dan Ride dan Taman Pintar juga nol persen (dari target 175 lokasi)” kata dia.
Menyoal pembangunan infrastruktur yang ada, rumah DP nol dinilainya memiliki progres, tetapi hanya satu persen. Hal itu, kata dia, karena target pembangunan yang ada baru 2.332 unit, dan jauh dari target awal yang mencapai 232.214 unit, atau hanya sekitar satu persen.
“Rumah aman juga hanya empat dari target 267, hanya 1,5 persen. Lalu kewirausahaan OK OCE hanya enam ribu dari target 200 ribu, atau hanya tiga persen,” jelasnya.
Tak sampai di sana, Gembong juga mengkritik cara kepemimpinan Anies di DKI selama menjabat lima tahun terakhir. Menurut dia, selama era kepemimpinan Anies terkesan mundur dalam masalah kinerja.
“Kemundurannya mulai dari penutupan akses ke web anggaran, video rapat tidak terbuka, menolak aduan warga, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi pulau L dan K di Ancol,” katanya.
Bahkan, Gembong juga menyebut adanya korupsi pengadaan lahan DP Nol Rupiah sebanyak Rp 152 miliar. Termasuk, juga melanggar janji untuk tidak menggunakan dana KLB dari swasta.
"Selama 5 tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," tutup Gembong.
Baca juga : Pengamat Sebut Anies Tengah Dihampiri Semangat Euforia dan Zaman
Ikuti Whatsapp Channel Republika