PBB Siapkan Resolusi untuk Bantu Tingkatkan Keamanan di Haiti

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) dan Meksiko mempersiapkan resolusi PBB yang akan mengesahkan misi internasional untuk membantu meningkatkan keamanan di Haiti.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pada Senin (17/10/2022) mengatakan, dalam usulan tersebut misi akan dibatasi dalam waktu dan ruang lingkup dan dipimpin oleh negara mitra yang memiliki pengalaman.

Thomas-Greenfield tidak menyebutkan nama negara mitra yang akan memimpin misi internasional tersebut. Menurutnya, misi ini akan memiliki mandat untuk menggunakan kekuatan militer jika perlu.
Dia mengatakan resolusi ini sebagai tanggapan atas permintaan Perdana Menteri Haiti Ariel Henry dan Dewan Menteri Haiti pada 7 Oktober. Mereka meminta bantuan internasional untuk  membantu memulihkan keamanan dan mengurangi krisis kemanusiaan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menyerukan pengerahan pasukan aksi cepat oleh satu atau beberapa negara anggota PBB untuk membantu Polisi Nasional Haiti.

Haiti telah dicengkeram oleh inflasi, sehingga menyebabkan kenaikan harga makanan dan bahan bakar. Hal ini memperburuknya aksi protes yang telah membawa masyarakat ke titik puncak.

Kehidupan sehari-hari di Haiti mulai lepas kendali bulan lalu. Beberapa jam setelah perdana menteri mengatakan subsidi bahan bakar akan dihapuskan dan menyebabkan harga naik dua kali lipat, geng bersenjata memblokir pintu masuk ke terminal bahan bakar Varreux. Aksi ini  menyebabkan kekurangan bahan bakar yang parah.

Ketidakstabilan politik di negara termiskin di Amerika Latin itu telah membara sejak pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise tahun lalu. Hingga kini kasus pembunuhan itu masih belum terpecahkan. Haiti telah menghadapi protes oposisi yang menyerukan pengunduran dirinya atas tuduhan korupsi dan klaim bahwa masa jabatan lima tahunnya telah berakhir. Moise telah membubarkan mayoritas Parlemen pada Januari 2020 setelah gagal mengadakan pemilihan legislatif pada 2019 di tengah kekacauan politik.

Menteri Luar Negeri Haiti, Jean Victor Geneus mengatakan dia datang ke Dewan Keamanan PBB atas panggilan darurat dari orang-orang Haiti. Mereka ingin memberi tahu dunia bahwa mereka tidak hidup dengan tenang dan menderita.

"Haiti sangat membutuhkan dukungan kuat untuk membantu polisi membendung krisis kemanusiaan, menetralisir geng, menjamin distribusi bahan bakar dan memfasilitasi kembalinya kehidupan normal," ujar Geneus.

Thomas-Greenfield menyatakan, resolusi misi keamanan di Haiti akan digabungkan dengan resolusi yang akan memberlakukan embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan bepergian terhadap pemimpin geng berpengaruh Haiti, Jimmy Cherizier atau yang memiliki nama panggilan "Barbeque."  Resolusi juga akan mentargetkan sanksi kepada individu dan kelompok Haiti lainnya yang terlibat dalam tindakan yang mengancam perdamaian, keamanan, atau Stabilitas di negara tersebut.

Beberapa diplomat menyatakan harapan untuk pemungutan suara pada resolusi sanksi pekan ini. Tetapi Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polanski, mengatakan, Moskow tidak dapat mendukung dengan tepat atau mendorong resolusi sanksi.

"Analisis mendalam dan negosiasi terperinci diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut ditujukan untuk memulihkan kendali pemerintah dan tidak dianggap seperti yang sering terjadi sebagai cara untuk menghukum seluruh negara dan rakyatnya," ujar Polanski.

Thomas-Greenfield menekankan, Amerika Serikat menyadari sejarah intervensi internasional di Haiti. Khususnya kekhawatiran tentang dewan yang mengizinkan tanggapan yang dapat mengarah pada peran penjaga perdamaian tanpa akhir.

Thomas-Greenfield mengatakan, Dewan Kecamatan PBB dan masyarakat internasional harus mencari jalan yang berbeda untuk menanggapi keamanan dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Haiti. "Bantuan internasional harus digabungkan dengan dukungan untuk dialog politik dan didukung oleh tekanan internasional yang berkelanjutan pada aktor yang mendukung aktivitas geng," ujarnya.

Wakil Duta Besar China untuk PBB, Geng Shuang mencatat seruan Perdana Menteri Henry. Tetapi seruan itu iyya mendapatkan pertentangan oleh beberapa partai politik dan kelompok terkait kehadiran angkatan bersenjata asing di Haiti.

 “Pada saat pemerintah Haiti tidak memiliki legitimasi dan tidak mampu memerintah, apakah pengiriman pasukan aksi cepat ke Haiti akan menerima pengertian, dukungan dan kerja sama dari pihak-pihak di Haiti, atau akankah menghadapi perlawanan atau bahkan memicu konfrontasi kekerasan dari  populasi? Ini adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan harus diperlakukan dengan hati-hati," kata Geng.

Distribusi lebih dari 10 juta galon bensin dan bahan bakar, serta lebih dari 800.000 galon minyak tanah yang disimpan telah diblokir. Hal ini berlangsung sejak kelompok yang dipimpin oleh "Barbeque" mengepung terminal bahan bakar.

 SPBU di seluruh Haiti telah tutup, rumah sakit telah memangkas layanan dan bisnis termasuk bank dan toko kelontong telah memotong jam kerja mereka. Karena semua orang di seluruh negeri kehabisan bahan bakar. Situasi telah diperburuk oleh munculnya wabah kolera. Ratusan orang dirawat di rumah sakit dan puluhan orang tewaskan akibat kolera di tengah kelangkaan air minum dan persediaannya kebutuhan dasar lainnya.

Utusan khusus PBB untuk Haiti, Helen La Lime, mengatakan kepada Dewan Keamanan dalam sebuah video briefing dari Ibu Kota Port-au-Prince bahwa, darurat kemanusiaan sekarang ada di depan pintu. Terjadi gangguan pada operasi rumah sakit dan pasokan air yang berdampak pada respons terhadap  wabah kolera.

La Lime mengatakan, seruan para diplomat, PBB dan pihak lainnya untuk membangun koridor kemanusiaan telah diabaikan. Ketidakamanan merajalela, dengan hampir seribu penculikan dilaporkan pada 2022 dan jutaan anak dilarang bersekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika