BKKBN Harapkan iBangga Jadi Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Keluarga Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengharapkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengukur kebijakan pembangunan keluarga di tingkat nasional maupun daerah.

Hasto mengatakan, iBangga merupakan paradigma baru dalam pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan individu secara terpisah atau independen dalam bentuk aspek sosial ekonomi, psikologis atau dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia.

"iBangga sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional dibentuk untuk melakukan pendekatan koordinasi antara pendekatan individu dan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat," ujar Hasto saat Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang digelar secara virtual, Selasa (18/10/2022).

Dia menjelaskan, sesuai RPJMN 2020-2024 bahwa iBangga merupakan indikator keberhasilan dari kebijakan pembangunan keluarga yang ditandai oleh meningkatnya iBangga dari 53,57 pada tahun 2020 menjadi 61 pada 2024.

Dalam rangka mengukur target tersebut, BKKBN telah melakukan pengukuran iBangga melalui Pendataan Keluarga Tahun 2021.

Indeks pembangunan keluarga terbagi menjadi tiga yakni Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian, dan Dimensi Kebahagiaan. Masing-masing dimensi ini juga mempunyai beberapa indikator yakni Dimensi Ketenteraman yakni meliputi kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, keharmonisan keluarga dengan enam variabel

Kemudian, Dimensi Kemandirian ada beberapa indikator meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, akses informasi, jaminan Keuangan dengan tujuh variabel. Lalu Dimensi Kebahagiaan yakni interaksi keluarga dengan interaksi sosial dengan empat variabel.

Sedangkan jenis klasifikasi iBangga terbagi tiga yakni Keluarga Tangguh (iBangga yang baik), Keluaga berkembang (iBangga cukup baik) dan Keluarga rentan (iBangga yang kurang baik).

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti menyebutkan pada tahun 2021 BKKBN telah melakukan pendataan keluarga dan berhasil mengumpulkan data keluarga sebanyak 68.478.139 keluarga, di luar Provinsi DKI Jakarta. Perolehan ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, dari target semula 66.828.571 keluarga atau sekitar 102 persen.

Namun demikian, Nopian mengatakan ada beberapa catatan berdasarkan capaian iBangga tahun 2021. "Keluarga-keluarga di Indonesia berada pada kondisi belum tangguh, masih dalam kategori berkembang atau cukup baik. Baik dari sisi dimensi kebahagiaan 53.96, kemudian ketentraman 55.99, dan kemandirian 52.09,” ujar Nopian.

Asisten Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK Nia Reviani MAPS mengatakan, keluarga merupakan bimbingan pertama yang dimulai dari anak usia dini sampai dengan dewasa. Berhasil atau tidaknya meningkatkan kualitas SDM tergantung dari peran keluarga.

Dia merinci, saat ini jumlah keluarga yang ada di Indonesia berdasarkan pendataan iBangga 2021 sebanyak 68,4 juta dari total 275 juta jiwa penduduk di Indonesia. Besarnya jumlah keluarga tersebut menjadi keunggulan bagi Indonesia.

"Tapi akan menjadi bencana apabila kesenjangan keluarga tidak mendapat perhatian yang baik dari pemerintah, masyarakat atau pun keluarga itu sendiri," katanya.

Dia pun menjelaskan, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Sementara itu capaian IPM Indonesia tahun 2021 masih masuk kategori rangking 114 diatas negara Vietnam. Namun, angka IPM Indonesia masih berada jauh dari Malaysia dan Thailand.

"Kami harap capaian iBangga ini dapat dimanfaat sebaik-baiknya oleh seluruh stakeholder terkait dan data ini merupakan hasil dari data keluarga, serta sosialisasi pembangunan keluarga dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika