IHRAM.CO.ID, MUMBAI -- Sekjen PBB Antonio Guterres menegur India atas catatan Hak Asasi Manusia (HAM) selama ini. Banyak kalangan yang mengkritik India karena telah mengalami kemunduran selama ada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Hindu Narendra Modi.

"India sebagai anggota terpilih dari Dewan HAM, punya tanggung jawab membentuk HAM global dan melindungi serta mengkampanyekan hak-hak semua individu, termasuk anggota komunitas minoritas," kata Guterres dalam pidatonya di Mumbai India dalam kunjungannya ke negara tersebut, dilansir TRT World, Rabu (19/10/2022).

Guterres dalam kesempatan itu sempat memuji pencapaian India 75 tahun setelah meninggalkan kekuasaan Inggris. Namun dia menegaskan, pemahaman bahwa keragaman adalah kekayaan bukan jaminan, karena justru keragaman itu harus dipelihara, diperkuat, dan diperbarui setiap hari.

Sejak Modi berkuasa pada 2014 di negara berpenduduk 1,4 miliar mayoritas Hindu itu, para aktivis menyebut penganiayaan dan ujaran kebencian telah meningkat terhadap minoritas agama, terutama untuk minoritas Muslim India yang berpenduduk 200 juta jiwa.

Penganiayaan terhadap Muslim minoritas terutama sebagaimana yang terjadi di Kashmir yang dikelola India. Pergolakan di Kashmir terjadi pada 2019 sejak pemerintah Modi memberlakukan aturan langsung di wilayah mayoritas Muslim itu dan menurunkan setengah juta tentara.

Tekanan bahkan juga dialami oleh kritikus dan jurnalis khususnya reporter wanita. Beberapa di antaranya mengalami persekusi di jagat maya, bahkan hingga mendapat ancaman dibunuh dan diperkosa.

Guterres juga mengutip pahlawan kemerdekaan India Mahatma Gandhi dan Perdana Meneteri pertama India Jawaharlal Nehru. Dia menekankan, kedua tokoh tersebut, yang dibenci sebagian orang di Partai Bharatiya Janata Modi, memegang teguh nilai yang perlu dijaga oleh India saat ini, dengan mengutuk berbagai bentuk kebencian. India harus melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis HAM, mahasiswa, dan akademisi. Juga memastikan independensi peradilan India yang berkelanjutan.

"Suara India di panggung global bisa mendapat otoritas dan kredibilitas selama punya komitmen kuat terhadap inklusivitas dan penghormatan terhadap HAM di dalam negeri," tuturnya.

Guterres mengingatkan, banyak hal yang harus dikerjakan untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di India. "Saya minta semua orang India untuk waspada dan meningkatkan investasi Anda dalam menciptakan komunitas dan masyarakat yang inklusif, pluralis, dan beragam," ujarnya.

Pada Februari 2022, para pakar HAM PBB menyerukan diakhirinya serangan 'misoginis dan sektarian' di jagat maya terhadap seorang jurnalis wanita Muslim yang selalu mengkritik keras kebijakan PM India Narendra Modi.