Pemprov Jatim Hibahkan Lahan untuk Relokasi Korban Longsor Trenggalek

REPUBLIKA.CO.ID, TRENGGALEK -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghibahkan lahan untuk relokasi permanen 127 warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Sumurup, Kabupaten Trenggalek.

Hibah lahan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau titik longsor, lahan untuk relokasi, dan pengungsi di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Ahad (24/10/2022).

Gubernur Khofifah bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur dan Bupati Trenggalek Moh Arifin meninjau dan bersapa dengan masyarakat yang berada di lokasi posko pengungsian hingga posko kesehatan yang berada di Rumah Kepala Dusun Pule.

Longsor di Desa Sumurup pada Senin (18/10) sekitar pukul 05.30 WIB menyebabkan sebanyak 51 KK atau 127 warga mengungsi. Sedangkan rumah warga yang terdampak ada sebanyak empat rumah, dihuni oleh lima KK dengan jumlah anggota keluarga 16 orang.

Usai peninjauan, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan lahan milik Dinas Perkebunan Provinsi Jatim yang bisa digunakan untuk tempat relokasi permanen bagi masyarakat terdampak. Lokasi tersebut berada di desa yang sama. Jaraknya dengan lokasi tanah longsor sekitar dua kilometer.

Khofifah ingin memastikan bahwa pemerintah bisa memberikan hunian yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat. Untuk pembangunan huniannya akan menggunakan anggaran BTT senilai masing-masing Rp 50 juta.

"Dengan demikian, akan bisa memberikan hunian yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat. Teknis untuk pembangunan huniannya akan menggunakan anggaran BTT dengan nilai rumah per unit dianggarkan sebesar Rp 50 juta," katanya.

Lahan milik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek total luasnya mencapai 7.315 meter persegi.

"Nantinya akan dibangun hunian bagi warga terdampak sekitar area longsor sekaligus kandang komunal bagi hewan ternak di sekitar area baru tersebut. Kami akan gunakan anggaran BTT sebagai dana pembangunan hunian dengan biaya tiap rumah senilai Rp50 juta," katanya.

Selanjutnya, Khofifah dan rombongan melihat langsung kesiapan lahan yang akan digunakan untuk relokasi warga terdampak.

"Jadi memang titik-titik hunian masyarakat yang rentan terdampak longsor maupun tanah retak harus kita carikan solusi secara lebih konkret," katanya.

Usai memastikan keamanan lahannya, Khofifah kemudian menyampaikan kepada warga di sekitar perkebunan yang sudah menempati area tersebut untuk bersedia menerima warga terdampak longsor yang sudah bersedia direlokasi.

"Saya bersama Pak Bupati memohon izin kepada bapak ibu di sini agar bersedia mendapatkan saudara baru warga yang terdampak longsor. Semoga saudara kita nanti yang tinggal di sini terhindar dari longsor ketika musim hujan tiba. Sehingga setiap hujan hatinya ayem, tenang, dan tidak perlu khawatir lagi ada longsor," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa proses hibah tanah yang akan difungsikan sebagai lahan relokasi akan berlangsung cepat. "Ini (hibah tanah) dari pemprov ke pemkab bisa langsung. Kalau hibahnya ke luar lembaga selain pemkab baru prosesnya cukup panjang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika