Pemanggilan Ganjar, Strategi Politik Sebagai Korban?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Ganjar Pranowo terkait pernyataan kesiapan maju sebagai calon presiden (capres) 2024, sebenarnya hal lumrah. Karena itu hak parpol menegur kadernya.

Namun di sisi lain, ia menilai pemanggilan itu bisa memperkuat kesan dan mencitrakan Ganjar sebagai kader yang menjadi korban atau terzalimi. "Saya pribadi tidak terlalu percaya kalau apa yang terjadi soal pemanggilan Ganjar ini seperti alamiah. Saya melihat ada permainan viktimisasi disini, memposisikan Ganjar seperti korban atau pihak yang terzalimi," kata dia, Selasa (25/10/2022).

Karena itu, jelas Pangi, percaya atau tidak, masyarakat Indonesia ini sangat mudah berempati dengan mereka yang dianggap menjadi korban, termasuk korban politik. Seperti soal posisi sebagai pihak yang terdholimi atas keputusan partai dan segala bentuknya.

Karena itu Pangi melihat runtutan pernyataan Ganjar yang siap maju, hingga akhirnya dipanggil untuk klarifikasi, bukan tanpa pengaturan. Menurut dia, memposisikan Ganjar seperti disandera partai juga bisa jadi bagian dari viktimisasi itu atau memposisikan sebagai pihak yang sebagai korban atau terzalimi.

"Sehingga ini akan mengundang banyak empati dari masyarakat Indonesia, dan cara politik seperti itu sudah banyak terbukti," ujar Pangi.

"Ini yang saya lihat di Ganjar saat ini, bagaimana mengelola empati publik agar menjanjikan elektoral yang tinggi pada akhirnya," katanya menambahkan.

Karena itu, ia meyakini sebenarnya rivalitas Ganjar dengan Puan di PDIP, ini juga bagian dari skenario. Sehingga, ini tidak berjalan alamiah begitu saja. Pangi menyebut, ini bisa jadi upaya dari internal PDIP agar Ganjar juga tetap semakin jadi sorotan.

"Cara tersebut akan menjadi iklan gratis bagi Ganjar, sehingga bila empati ini menjadi kekuatan elektoral maka Ganjar bisa jadi pertimbangan untuk dicapreskan," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku menerima sanksi teguran yang diberikan kepadanya oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Sanksi diberikan karena pernyataan siap maju sebagai caon presiden menimbulkan kegaduhan di publik.

Ditanya kembali soal kesiapannya menjadi capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ganjar mengaku tetap siap, asalkan itu merupakan keputusan partai. Ia menegaskan tetap mengikuti keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kontestasi nasional tersebut.

"Saya orang diklat, semua kader mesti siap apapun, tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ikuti Whatsapp Channel Republika