JK Beberkan Kriteria Capres Layak Dipilih di Pemilu 2024
Sosoknya bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan bertindak adil.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK menyampaikan sejumlah kriteria calon pemimpin yang layak dipilih dalam Pemilihan Presiden pada 2024 mendatang. JK menilai, sosok yang pantas memimpin Indonesia adalah yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan bertindak adil
JK lebih awal mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak meributkan soal nama. Sebab, saat ini, yang lebih penting adalah menyatukan kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia pada masa depan.
"Dari tujuan besar itu baru kita tetapkan kriteria. Ini tidak boleh main-main karena menyangkut 270 juta jiwa penduduk Indonesia," kata JK dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10) usai menghadiri makan malam 70 tahun Kalla Group di kawasan Jakarta Pusat.
JK menyebut, secara rinci kriteria pertama yakni harus memiliki leadership atau kemampuan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, calon pemimpin nantinya harus punya pengalaman.
"Karena tanpa pengalaman juga nanti susah," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut.
Kriteria ketiga, lanjut JK, adalah sosok yang memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan intelektual yang cukup baik. Sedangkan kriteria keempat adalah memiliki track record yang baik.
"Itu saja dulu empat. Boleh ditambah, tapi tujuan utama kita yang bisa membawa bangsa ini lebih baik," kata JK.
JK menyampaikan, setelah kriteria dan syarat sudah ditetapkan, baru melihat sosok yang pantas di pilih pada pilpres 2024 mendatang.
"Setelah itu baru kita melihat dan ukur siapa yang paling pantas dipilih," katanya sambil menyebut nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Puan Maharani.
Ke depan, giliran masyarakat yang menilai dengan objektif soal kriteria dan nama calon presiden Indonesia pada 2024. "Jangan dulu anti ini anti itu. Kriterianya mana dulu?" kata JK.
Saat ditanya soal sosok yang mendekati kriterianya, JK enggan mengungkapkan. "Biarkan masyarakat saja yang menilai," ujar Ketua Umum PMI Pusat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika