Johan Budi Soal Sanksi Dewan Kolonel: Salahnya Apa?
Dewan Kolonel bukan kelompok yang bertujuan untuk menyerang Ganjar Pranowo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi Sapto Pribowo menanggapi sanksi teguran keras dari DPP PDIP terhadap Dewan Kolonel. Justru dia mempertanyakan sanksi tersebut, padahal kelompok tersebut dinilainya tak melanggar apapun.
"Belum, (surat sanksi teguran) sampai hari ini saya belum (terima), tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?" ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11).
Dewan Kolonel, tegas Johan, bukanlah kelompok loyalis Puan yang dibentuk oleh DPP ataupun Fraksi PDIP. Kelompok tersebut hanyalah kumpulan anggota Fraksi PDIP yang secara pribadi menyosialisasikan Puan di daerah pemilihannya masing-masing.
"Ini bukan organisasi, memang saya yang memprakarsai. Nama (Dewan Kolonel) itu memang usulan, tapi apakah salah? Dengan dikaitkan lebih jauh lagi ke hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal," ujar Johan.
"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART? Dari mana gitu, tanya aja. Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI Perjuangan yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk menyosialisasikan ke bawah," sambungnya.
Dewan Kolonel ditegaskannya juga bukan kelompok yang bertujuan untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tegasnya, Dewan Kolonel adalah kelompok yang berasal dari inisiatif pribadi anggota Fraksi PDIP untuk mendukung Puan.
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi, tapi kan soal pilihan kan. Boleh dong saya memilih, mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani," ujar Johan.
Fraksi PDIP DPR sendiri telah menggeser Johan dari kursi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, dia menegaskan, bahwa pergeseran tersebut tak berkaitan dengan kelompok loyalis Puan itu.
"Perputaran atau rotasi di AKD (alat kelengkapan dewan) itukan biasa di semua fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan. Nah kemaren beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Fraksi untuk pindah ke Baleg, karena menurut Ketua Fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," ujar Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika