China: Tidak Ada Batasan Waktu Untuk Reunifikasi dengan Taiwan

Presiden China Xi Jinping tidak menetapkan jadwal untuk bertindak terhadap Taiwan.

Li Bingyu/Xinhua via AP, File
FILE - Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua, pesawat Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) melakukan latihan tempur bersama di sekitar Pulau Taiwan, Ahad, 7 Agustus 2022. Para ahli mengatakan banyak yang bisa diambil dari apa yang telah dilakukan, dan tidak dilakukan China, dalam latihan militer skala besar yang diadakannya sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, diikuti oleh latihan Taiwan sendiri dan Beijing mengumumkan lebih banyak manuver yang direncanakan.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Diplomat senior China di Washington, Jin Quan mengatakan, Beijing tidak menetapkan batasan waktu untuk reunifikasi dengan Taiwan. Pejabat No. 3 di Kedutaan Besar China di Washington,mengatakan, Beijing tidak ingin menggunakan kekerasan terhadap Taiwan. Tetapi Beijing membutuhkan kemampuan untuk mencegah pemerintahan di Taipei mendeklarasikan kemerdekaan.

Baca Juga


“Beberapa orang berbicara tentang lima tahun, sepuluh tahun, 2035, 2049, saya rasa tidak. Kami ingin bersatu sesegera mungkin, tetapi kami tidak memiliki batas waktu," kata Jin dalam pidatonya di Institute for China-America Studies, seperti dilaporkan Alarabiya, Kamis (3/11/2022).

Sebelumnya  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, Beijing berusaha untuk mempercepat pencaplokan Taiwan. Blinken juga menuduh China merusak status quo. Kepala operasi angkatan laut AS, Laksamana Mike Gilday, pada awal Oktober memperingatkan bahwa China dapat menyerang Taiwan sebelum 2024.

Sementara Presiden China Xi Jinping tidak menetapkan jadwal untuk bertindak terhadap Taiwan. Ada kekhawatiran bahwa pilihan untuk reunifikasi telah menyempit sejak Xi memperpanjag masa jabatan ketiga yang bertentangan dengan norma. Karena sebagian pemerintahan Xi memicu sentimen nasionalis, sehingga meningkatkan ekspektasi publik bahwa China siap bertindak agresif.

China mengatakan preferensinya adalah Taiwan menerima pemerintahannya di bawah model pemerintahan seperti di Hong Kong. Namun ide ini sangat tidak populer di masyarakat Taiwan.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, pemerintah di Taipei mengatakan, Taiwan sudah menjadi negara de facto yang membutuhkan lebih banyak pengakuan di panggung dunia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler