Antisipasi Dampak Suksesi Pemilu 2024, Muktamar Angkat Isu Kebangsaan
Data pembahasan akan diambil dari pemilu-pemilu sebelumnya.
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Isu kebangsaan yang berkaitan dengan gelaran Pemilu 2024 akan menjadi salah satu pembahasan yang masuk tema kebangsaan yang akan dibahas di Muktamar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ke-48 mendatang.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan, meski organisasinya tidak berpolitik, namun bukan berarti pihaknya abai karena secara tidak langsung terdampak oleh hasil dari dinamika politik.
"Kita tahu persis Muhammadiyah memang tidak berpolitik, tetapi tidak bisa lepas dari dinamika politik nasional yang terjadi kita tahu persis bahwa sejak Reformasi 98 itu berbagai persoalan kebangsaan kita masih didominasi dan bahkan sangat terpengaruh oleh dinamika politik yang ada di Tanah Air," kata Abdul Mu'ti usai jumpa pers, Jumat (4/11/2022).
Dijelaskan bahwa alasan isu tersebut masuk dalam salah satu pembahasan adalah sebagai bentuk antisipasi dampak yang mungkin muncul selama dan pasca Pemilihan Presiden 2024. Ia juga mengatakan data pembahasan akan diambil dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Oleh karena itu maka Muhammadiyah tentu perlu mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam suksesi kepemimpinan 2024. Hal tersebut nantinya berdasarkan pengalaman pemilu yang sebelumnya," terangnya.
Selain itu, dibahasnya tema tersebut juga berguna untuk menjaga keadaan politik berlangsung kondusif. Tentunya, pihaknya berharap agar ada sumbangsih dari Muhammadiyah untuk bangsa.
"Kami sangat berharap agar situasi politik di 2024 tetap kondusif dan kami tentu saja memiliki pemikiran-pemikiran yang secara resmi kita sampaikan sebagai bagian dari kontribusi Muhammadiyah untuk bagaimana agar suksesi kepemimpinan 2024 berjalan dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Lebih lanjut Abdul Mu'ti berharap hasil dari pembahasan muktamar membantu agar tidak terjadi polarisasi politik. Ia juga berharap keputusan yang diambil Muhammadiyah membantu mempersatukan umat.
"Kami harap tidak terjadi lagi polarisasi politik dan juga tidak terjadi ketegangan-ketegangan politik yang berpotensi memecah belah persatuan umat dan persatuan bangsa," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika