Jokowi Terima Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja ke Indonesia
ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, dan menjadi jangkar stabilitas dun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 serta KTT Terkait lainnya di Hotel Sokha Phnom Penh, Ahad (13/11).
Penyerahan secara simbolis kepada Presiden Jokowi melalui serah terima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN.
“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ujar Jokowi dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan, ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.
“ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” kata Jokowi.
Jokowi juga menginginkan ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Mantan Gubernur DKI Jakarta ini agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.
Kepala Negara juga berharap, pada 2045 ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. “Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya,” kata Jokowi.
Di akhir sambutannya, Jokowi mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia tahun depan. “Saya tunggu kehadiran Yang Mulia di Indonesia tahun depan,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara penutupan KTT ASEAN Kamboja yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.