Sejarah Dibentuknya G20, Berawal dari Kegagalan G7
G20 bermula dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Kampus— Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung di Bali, Indonesia 10-17 November 2022. Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan menghadiri pertemuan puncak tersebut.
G20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).
Baca juga : Apa itu G20 ? Apa Agenda KTT G20 di Bali ?
Bagaimana sejarah dibentuknya G20 ? Group of Twenty atau G20 dibentuk pada tahun 1999. Dikutip dari laman sherpag20indonesia.ekon.go.id, pada awalnya forum ini merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam upaya memperluas pembahasan kebijakan yang bermanfaat bagi penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan global. Sebagai forum ekonomi, G20 beranggotakan 19 negara, yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italy, France, Russia, dan salah satu organisasi regional yaitu Uni Eropa.
Adapun Managing Director International Monetary Fund (IMF) dan Presiden Bank Dunia bersama Ketua International Monetary and Financial Committee dan Development Committee ikut serta pada rapat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral secara ex officio.
Berikutnya : Terbentuknya G20
Terbentuknya G20
Terbentuknya G20 tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat internasional atas kegagalan G7 dalam mencari solusi atas permasalahan ekonomi global saat itu. G7 atau Grup of Seven terbentuk karena masalah kepentingan politik. G7 hannya beranggotakan negara-negara maju yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Pandangan yang muncul saat itu adalah pentingnya negara-negara berpendapatan menengah dan negara-negara yang memiliki pengaruh ekonomi sistemik untuk diikutsertakan dalam negosiasi guna mencari solusi atas permasalahan ekonomi global.
Pada awal pembentukannya, G20 menitikberatkan pada upaya reformasi sistem keuangan global sebagai salah satu kunci dalam merespon krisis ekonomi global.
Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi dunia, pada KTT G20 2009 di Pittsburgh, AS, dirumuskan tujuan G20 dengan lebih jelas, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, KTT G20 di Cannes, Prancis pada tahun 2011 menyepakati bahwa G20 memiliki tanggung jawab untuk “mengkoordinasikan kebijakan mereka dan menghasilkan kesepakatan politik yang sangat penting dalam mengatasi tantangan akibat kondisi saling ketergantungan ekonomi global” (menghasilkan kesepakatan politik yang diperlukan untuk mengatasi tantangan saling ketergantungan ekonomi global).
Sebagai forum utama ekonomi dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% populasi dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% ekonomi dunia, berbagai pertemuan G20 mengedepankan dialog untuk membangun komitmen politik. pemimpin ekonomi utama dunia dalam mengatasi tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, antara lain masalah keuangan, perdagangan, infrastruktur dan investasi, energi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, dan teknologi, inovasi, dan ekonomi digital
Berikutnya : Dua Jalur G20
Dua Jalur G20
Untuk membahas isu tersebut, G20 dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur keuangan dan jalur Sherpa. Kanal keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari seluruh anggota G20 ini secara khusus membahas sejumlah agenda terkait sektor keuangan. Sedangkan jalur Sherpa membahas agenda lain yang berada di luar sektor keuangan, serta menyiapkan berbagai dokumen untuk dibahas di KTT. Oleh karena itu, para Sherpa umumnya ditunjuk langsung oleh Kepala Pemerintahan/Negara dan dipandang sebagai perwakilan mereka di berbagai pertemuan G20 selain KTT.G20 tidak memiliki Sekretariat tetap.
Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki Presidensi yang ditentukan secara konsensus oleh para anggotanya berdasarkan rotasi regional dan pergantian setiap tahun. Oleh karena itu, setiap tahun “Troika” – yang terdiri dari kepresidenan sebelumnya, kepresidenan tahun ini, dan kepresidenan yang akan datang – melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk memastikan kelangsungan agenda G20.
Saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 pada tahun 2022. Presidensial Indonesia di G20 ditetapkan pada Riyadh Summit 2020.
Selain para anggota G20, setiap tahun tuan ruman mengundang negara tamu yang mengambil bagian penuh dalam pertemuan G20. Beberapa organisasi internasional dan regional juga turut berpartispasi, memberikan ruang representasi yang luas di dalam forum G20.
Baca juga :
Rektor Unair Dikukuhkan Sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Periode 2022-2023
ITB Gelar MetaBinar Pertama di Indonesia, Apa Itu MetaBinar ?
Rektor IPB Prof Arif Satria Terpilih sebagai The Most Popular Leader in Social Media 2022
ITB Punya Hybrid CreateView Smart Classroom, Pertama dan Satu-satunya di Indonesia
Dua Profesor IPB Masuk Top 100 Ilmuwan Terbaik Asia Bidang Marketing
Tahun 2023 Resesi Ekonomi ? Ini Tips Mengelola Keuangan Pribadi untuk Menghadapinya dari Pakar UGM
Ikuti informasi penting dan menarik dari kampus.republika.co.id.Silakan sampaikan masukan, kritik, dan saran melalui e-mail : kampus.republika@gmail.com
· #G20
· #Bali
Ikuti Whatsapp Channel Republika