Calon Panglima TNI Jalani Fit and Proper Test di DPR Hari Ini
DPR kebut verifikasi administrasi, pemaparan, hingga kunjungan ke rumah hari ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laksamana Yudo Margono menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI di DPR RI pada Jumat (2/12/2022) hari ini. Sejak pukul 10.10 pagi, prajurit-prajurit TNI sudah terlihat mulai memasuki Kompleks Parlemen dengan membawa berkas-berkas.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menerangkan, uji kelayakan dan kepatutan dimulai dengan verifikasi berkas pada pagi ini. Berkas akan dibawa perwakilan Mabesal atau staf-staf Yudo Margono untuk diterima dan diperiksa Komisi I.
Pada proses verifikasi administrasi ini, calon panglima TNI tidak harus datang langsung ke DPR RI. Ia menekankan, jika berkas sudah sesuai, Komisi I akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
Ia berpendapat, kemungkinan pemaparan calon panglima TNI akan dilakukan secara terbuka. Namun, ketika masuk pendalaman, Komisi I akan menggelarnya secara tertutup karena kemungkinan ada hal-hal sensitif yang tidak bisa dibuka ke publik.
Untuk pendalaman, Dave menerangkan, Komisi I akan melakukan tanya-jawab dengan mempersilakan masing-masing fraksi mengajukan pertanyaan. Masing-masing fraksi juga diizinkan untuk melakukan pendalaman.
Uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI diperkirakan selesai pada sore ini. Kemudian, ada verifikasi langsung di kediaman Yudo Margono dan keluarga.
"Jam empat selesai lalu akan dilanjutkan dengan verifikasi aktual langsung ke kediaman beliau. Langsung hari ini juga kita sistem ngebut," kata Dave, Jumat (2/12/2022).
Mengenai isu-isu yang dapat muncul dalam pendalaman, Dave mengatakan, terkait dengan masalah-masalah aktual seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, dan potensi mitigasi keamanan.
“Laut Cina Selatan itu hanya satu, ada banyak loh ancaman kita. Jadi jangan fokus Laut Cina selatan," ujar Dave.
Selain Papua, ada pula pengamanan Selat Malaka dan bagian selatan Indonesia. Sebab, jumlah armada laut tidak banyak, sedangkan wilayah Indonesia sangat luas dan ancamannya sangat besar.
Pada pendalaman isu ini, Dave mengatakan, penting mengetahui apakah Indonesia membutuhkan kapal induk atau cukup memperbanyak armada-armada yang ada. "Tapi, saya yakin pasti akan berjalan dengan baik," kata Dave.
Baca juga : Panglima TNI Benarkan Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita
Ikuti Whatsapp Channel Republika