Politikus Nasdem Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal adalah Kehendak Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Nasdem, T. Taufiqulhadi meyakini bahwa pemilihan umum (Pemilu) akan berlangsung sesuai jadwal pada 2024 mendatang. Menurutnya, akan lebih banyak mudaratnya apabila pemilu harus diundur.

“Pemilu akan dilaksanakan pada saatnya sesuai jadwal, yaitu tahun 2024. Melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh negara,” kata Taufiq, Ahad (11/12/2022).

“Saya merasa yakin bahwa semua pihak ingin pemilu dilaksana sesuai jadwal,” tegasnya.

Memang kata dia, ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengingatkan tentang baik buruknya pemilu sesuai jadwal yaitu pada 2024. Setelah ditinjau dari sisi baik dan buruknya, kata dia, ternyata apabila pemilu ditunda justru lebih banyak mudaratnya.

“Dari tinjauan banyak pihak ternyata pemilu ditinjau kembali ternyata lebih banyak mudharatnya. Dalam konteks pembangunan politik pun, dengan ditunda pemilu berarti akan menjegal upaya  konsolidasi demokrasi di negara ini,” terang Taufiq.

Padahal, sejauh ini, kata Taufiq, banyak pihak dan pengamat internasional yang memberi acungan jempol sehubungan dengan praktek demokrasi di Indonesia. Praktek politik di Indonesia sejauh dianggap nyaris sesuai dengan pedoman praktik politik demokratis di negara maju.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Ia sendiri mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin jelang berakhirnya 2022. Hal tersebut terbukti dari hasil survei Poltracking Indonesia, yang menunjukkan 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan.

Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah kepuasan publik tersebut berkorelasi terhadap keinginan masyarakat untuk terus dipimpin oleh Jokowi. Baik lewat perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode masa kepemimpinan.

Menurutnya, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hal itu menyebabkan kerja-kerja dari pemerintahan tak maksimal dalam merealisasikan visi dan misinya.

"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini," ujar Bamsoet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika