Tren Suku Bunga Acuan Tinggi, Bagaimana Nasib Pejuang KPR?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suku bunga acuan di berbagai negara masih dalam tren kenaikan, termasuk Indonesia. Para pejuang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pun dibuat ketar-ketir karena naiknya suku bunga acuan biasanya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit.

Chief Economist Economic & Industry Research Bank Central Asia (BCA) David Sumual menjelaskan, penyesuaian suku bunga kredit di perbankan belum akan terjadi dalam waktu dekat. 

Bank membutuhkan waktu untuk mengikuti naiknya suku bunga acuan. "Bank tidak serta merta menaikkan suku bunga termasuk KPR. Suku bunga KPR kebanyakan masih stay," kata David dalam konferensi pers virtual, Senin (19/12/2022).

Di sisi lain, menurut David, kebanyakan bank saat ini berada dalam kondisi likuid. Dia memperkirakan bank baru akan menyesuaikan suku bunga pada paruh kedua tahun 2023, terutama bagi bank dengan likuiditas yany cukup ketat. 

David melihat perkembangan sektor properti akan cukup baik karena banyak perbankan yang masih akan menahan suku bunga. Dari sisi harga maupun kondisi pasar, sektor properti dinilai masih cukup sehat.

"Kenaikan harganya tidak tinggi dan secara demand juga masih sangat besar," terang David.

David menilai kontribusi sektor properti terhadap perekonomian masih relatif lebih baik pada 2023. Berbeda dengan sektor-sektor lainnya, sektor properti tidak terlalu terpengaruh oleh perlambatan global. Sebabnya, pasar properti Indonesia masih didominasi oleh permintaan domestik.

Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo mengatakan kenaikan suku bunga perlu diantisipasi oleh para pengembang. Menurutnya, peningkatan suku bunya acuan kemungkinan akan berdampak pada suku bunga KPR.

"Saat ini beberapa bank masih mencoba menawarkan suku bunga yang stabil, tetapi memang lama kelamaan peningkatan suku bunga akan berdampak pada penjualan," kata Arif.

Arif mengatakan, saat ini 75 persen dari calon pembeli melakukan pembelian dengan cara KPR. Untuk itu, pengembang perlu melakukan antisioasi, salah satunya dengan membuat Down Payment (DP) yang menarik dan dapat diserap oleh calon pembeli. 

"Beberapa insentif yang diberikan pemerintah untuk industri properti mulai dari DP 0 persen hingga pelonggaran PPN yang berlangsung selama 2022 ini sangat membantu," kata Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika