Qatar Kutuk Rencana Israel Perluas Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Kementerian Luar Negeri Qatar mengutuk rencana pemerintah Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat. Qatar juga mengecam upaya pemerintah Israel untuk Yahudisasi Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa.

"Kami mengecam rencana pemerintah Israel untuk perluasan pemukiman dan upaya berkelanjutan untuk Yahudisasi Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (31/12/2022).

Qatar menyatakan, rencana pemerintah Israel tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, prinsip hukum internasional, dan resolusi PBB. Langkah pemerintah Israel ini adalah serangan terang-terangan terhadap hak-hak persaudaraan rakyat Palestina.

"Langkah seperti itu merusak upaya untuk mencapai solusi dua negara, dan kami meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab dalam memastikan Israel menghentikan kebijakan pemukimannya di Wilayah Pendudukan Palestina," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.

Qatar menegaskan dukungan untuk tujuan Palestina yang adil, dan terpenuhi hak-hak sah rakyat Palestina. Qatar juga menegaskan kembali dukungannya untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Kecaman Qatar ini muncul setelah pemerintah Israel yang didominasi oleh partai sayap kanan resmi dilantik pada Kamis (29/12). Pemerintahan baru Israel di bawah Perdana Menteri terpilih Benjamin Netanyahu memicu kekhawatiran regional dan global, karena akan meningkatkan perluasan permukiman dan Yudaisasi di Yerusalem. 

Menjelang pengambilan sumpah, Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahan barunya akan memperkuat pemukiman di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Termasuk memberikan subsidi besar-besaran kepada ultra-Ortodoks sebagai sekutu, dan mendorong reformasi besar-besaran sistem peradilan yang dapat membahayakan institusi demokrasi Israel.

“Saya mendengar teriakan terus-menerus dari oposisi tentang akhir negara dan demokrasi,” kata Netanyahu setelah naik podium di parlemen menjelang pengambilan sumpah resmi pemerintah pada Kamis sore. 

Pidatonya berulang kali disela oleh ejekan dari oposisi. Bahkan ada berteriak, "lemah" ketika Netanyahu berpidato.

"Anggota oposisi; kalah dalam pemilihan bukanlah akhir dari demokrasi, ini adalah inti dari demokrasi," kata Netanyahu.

Netanyahu adalah perdana menteri terlama Israel. Dia menjabat dari 2009 hingga 2021. Dia digulingkan dari jabatannya pada tahun lalu setelah menemui jalan buntu dari empat kali pemilihan. Koalisi delapan partai bersatu untuk menentang pemerintahan Netanyahu saat dia diadili karena kasus korupsi.

"Ini salah satu dari klasemen internasional terbaik yang pernah ada. Cobalah untuk tidak menghancurkannya. Kami akan segera kembali," kata Lapid yang kini sebagai oposisi.

Koalisi itu pecah pada Juni. Netanyahu beserta sekutu ultranasionalis dan ultra-Ortodoks memenangkan mayoritas kursi di parlemen dalam pemilihan November.

Netanyahu memimpin pemerintahan yang terdiri dari partai ultranasionalis agama garis keras yang didominasi oleh pemukim Tepi Barat, dua partai ultra-Ortodoks, dan Partai Likud yang nasionalis.

Sekutu Netanyahu mendorong perubahan dramatis yang dapat mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel. Termasuk meningkatkan risiko konflik dengan Palestina, dan menempatkan Israel pada jalur yang bertentangan dengan beberapa pendukung terdekatnya, termasuk Amerika Serikat dan komunitas Yahudi Amerika.

Pemerintahan Netanyahu menyatakan bahwa, orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan tak terbantahkan atas keseluruhan wilayah Israel dan Palestina. Orang-orang Yahudi juga akan memajukan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat, serta melegalkan pemukiman Yahudi dan  komitmen untuk mencaplok seluruh wilayah Palestina.  

Pemerintahan Netanyahu sebelumnya telah menjadi pendukung kuat perusahaan di permukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu diperkirakan akan meningkat pesat di bawah pemerintahan baru.

Israel merebut Tepi Barat pada 1967 bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem timur. Ketiga wilayah ini diinginkan oleh Palestina untuk menjadi negara masa depan. Israel telah membangun puluhan permukiman Yahudi yang menampung sekitar 500.000 warga Israel yang tinggal berdampingan dengan sekitar 2,5 juta warga Palestina.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal dan menjadi penghalang perdamaian dengan Palestina. Amerika Serikat telah memperingatkan pemerintahan baru Netanyahu agar tidak mengambil langkah-langkah yang dapat merusak harapan untuk negara Palestina merdeka.

Mantan Perdana Menteri Yair Lapid mengatakan kepada parlemen bahwa, dia menyerahkan kepada pemerintahan baru sebuah negara dalam kondisi sangat baik, ekonomi yang kuat, kemampuan pertahanan yang lebih baik dan pencegahan yang kuat. Lapid berpesan kepada Netanyahu agar tidak merusak tatanan negara Israel yang sudah baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika