Survei: Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi tak Setuju Perpanjangan Masa Jabatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Algoritma Research and Consulting menemukan bahwa masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kendati begitu, publik tak setuju masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid mengatakan, sebanyak 61,3 persen responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf. Sebanyak 24 persen responden menilai kinerja Jokowi-Ma'ruf biasa saja. Adapun publik yang mengaku tidak puas sebanyak 12,1 persen.

"Secara umum masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Fajar saat memaparkan hasil surveinya di sebuah hotel di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Survei ini juga memotret sikap publik mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Hasilnya, mayoritas responden menolak dua wacana tersebut.

"Masyarakat merespons negatif baik wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden," kata Fajar.

Fajar memaparkan, sebanyak 65,8 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Sedangkan, wacana penundaan pemilu ditolak oleh 76,9 persen responden.

Penolakan tersebut, kata Fajar, datang dari pendukung Jokowi maupun bukan pendukungnya. Sebanyak 53,7 persen pemilih Jokowi pada Pemilu 2019 menolak perpanjangan jabatan presiden. Sedangkan pemilih Prabowo mencapai 89,8 persen yang tidak setuju.

Gambaran serupa tampak pada wacana penundaan pemilu. Fajar mengatakan, 72,3 persen pemilih Jokowi tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu. Adapun pemilih Prabowo yang tidak setuju mencapai 90,7 persen.

Survei Algoritma Research and Consulting ini dilaksanakan pada 19 - 30 Desember 2022. Survei ini melibatkan 1.214 responden yang terbagi secara proporsional secara nasional. Margin of error hasil survei ini kurang lebih tiga persen, dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika