BUMN Pangan Pamer Perbaikan Kinerja ke DPR
BUMN Pangan mampu melakukan penghematan hingga Rp 200 miliar lebih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR memanggil bos-bos BUMN pangan untuk memaparkan hasil kerja selama 2023 dan rencana kerja untuk tahun ini. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2023), Direktur Utama Holding BUMN Pangan atau ID Food Frans Marganda menyampaikan perbaikan kinerja BUMN pangan yang tergabung dalam ID Food, seperti PT Garam, PT Perikanan Nusantara, PT PPI, hingga PT Sang Hyang Seri.
"Dalam satu tahun ini ada beberapa perbaikan, terutama di sisi efisiensi, kami mampu melakukan penghematan hingga Rp 200 miliar lebih," ujar Frans.
Frans memerinci penurunan beban usaha secara konsolidasi turun 15 persen menjadi Rp 280 miliar, sementara Ebitda konsolidasi tumbuh 121 persen menjadi sebesar Rp 283 miliar, dan earning after tax mencapai Rp 912 miliar atau tumbuh 112 persen.
Frans mengaku capaian kinerja 2022 masih jauh dari ekspektasi dalam mewujudkan perusahaan pangan yang sehat, berkontribusi terhadap ketahanan pangan, dan menjadi perusahaan pangan kelas dunia. Frans meminta dukungan Komisi VI untuk terus mengawal proses transformasi ID Food.
"Dukungan ini sangat diperlukan bagi kami dalam berbenah dari sisi SDM, inovasi model bisnis, dan kerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan," ucap Frans.
Rapat yang berlangsung sekitar empat jam ini menghasilkan sejumlah kesimpulan, salah satunya dukungan Komisi VI DPR dalam proses transformasi keuangan jangka panjang, streamlining anak usah, penciptaan model nisnis baru, digitalisasi sistem pengawasan produktivitas, dan peningkatan brand image perusahaan untuk membawa ID Food menjadi perusahaan pangan berkelas dunia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan Komisi VI juga meminta ID Food membuat grand desain atau peta jalan peran BUMN pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
"Hal ini harus melibatkan masyarakat secara luas sehingga kehadiran BUMN pangan langsung dirasakan petani, peternak, nelayan," ujar Politikus PDIP tersebut.
Aria menyampaikan Komisi VI mendorong pemerintah menjadikan ID Food sebagai agregator market dalam ekosistem pangan nasional. Selain itu, lanjut Aria, ID Food juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital dalam membangun ekosistem pangan.
"Sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional," kata Aria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika