Analisis Sekber Gerindra-PKB: Koalisi Semakin Serius Usai Buntunya Komunikasi dengan PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrian Fachri, Amri Amrullah

Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra dan Partai Kebangkita Bangsa (PKB) pada Senin (23/1/2023) diresmikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Sekber yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta itu menjadi simbol keseriusan koalisi antarkedua partai menghadapi Pemilu 2024.

"Hari ini adalah suatu bukti bahwa kerja sama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat," ujar Prabowo di Sekber Partai Gerindra-PKB, Jakarta, Senin.

Sekber juga merupakan bentuk tindak lanjut Partai Gerindra dan PKB yang telah resmi meneken kerja sama pada Agustus 2022. Konsolidasi keduanya terus dilakukan sejak deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

"Masing-masing partai konsolidasi ke dalam untuk menyongsong, menghadapi kewajiban kita semua, kewajiban warga negara Indonesia semua, yaitu kewajiban kontitusional," ujar Prabowo.

Adapun, Muhaimin smengatakan, Sekber diresmikan pada 23 Januari 2023 yang bertepatan dengan 1 Rajab 1445 Hijriyah. Tanggal tersebut merupakan momentum berbenah dan bersiap dalam menghadapi Ramadhan.

"PKB dan Gerindra saling percaya adalah kekuatan yang bisa diamanati untuk menata Indonesia menjadi lebih baik melanjutkan kesuksesan yang ada dan melompat lebih maju lagi," ujar Muhaimin.

Bagi analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, peresmian Sekber Gerindra dan PKB mencerminkan keseriusan koalisi dibandingkan dengan poros lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Perubahan. Sebagai informasi, KIB merupakan koalisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Koalisi Perubahan merupakan poros pendukung Anies Baswedan sebagai bakal  yang berisikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. 

"Ya, kalau udah punya sekber berarti Gerindra-PKB terlihat lebih serius dibandingkan KIB dan Koalisi Perubahan dalam membangun koalisi. Koalisi Perubahan masih sibuk tarik menarik siapa yang bakal menjadi cawapres Anies. Sedangkan KIB masih ragu dan bingung menentukan kandidat dari ketua umum parpol," kata Arifki, melalui siaran pers yang diterima Republika, Selasa (24/1/2023). 

KIB sampai sekarang masih belum mendeklarasikan siapa bakal capres dan cawapres yang akan diusung. Lalu, Koalisi Perubahan bahkan belum secara resmi menandatangani kesepakatan koalisi dan belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi Anies. 

Arifki melihat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berkemungkinan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Prabowo menurut Arifki, selain mempertimbangkan ambang batas pencalonan, menggaet Cak Imin juga bertujuan menambah lumbung suara di Jawa Timur. 

Tetapi, kendala bila menggaet Cak Imin adalah elektabilitas Ketum PKB tersebut yang masih rendah. Walau bagaimanapun, menurut Arifki, seorang capres harus mempertimbangkan elektabilitas cawapres yang akan mendampinginya. 

Apalagi suara Prabowo kemungkinan akan berkurang bila Anies Baswedan maju menjadi capres. Karena banyak analis menyebutkan bahwa basis pemilih Anies hampir mirip dengan pemilih Prabowo. 

"Gus Muhaimin sepertinya harga mati untuk menjadi cawapres dari PKB karena kesempatan ini yang ditunggu-tunggunya selama ini. Tetapi, Prabowo maju sebagai capres sekadar mencari dampak efek ekor jas pemilu serentak untuk Gerindra atau langkah konkret untuk menang Pilpres. Jika tujuannya yang terakhir, saya pikir penentuan cawapres bakal dilematis," ujar Arifki.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam mengatakan ada beberapa indikasi kenapa akhirnya Partai Gerindra memutuskan membuat kantor Sekber bersama PKB. Salah satu indikasinya, kata dia adalah buntunya komunikasi politik yang diupayakan Partai Gerindra kepada PDI Perjuangan.

Indikasi pertama, menurut dia, buntunya komunikasi politik antara Gerindra dan PDIP yang belakangan ini mengusik kerukunan Gerindra-PKB. Celah koalisi PDIP-Gerindra sudah membuat Prabowo kepincut, karena mesin partai lebih efektif, dukungan kekuasaan lebih konkret, dan potensi menangnya yang lebih besar.

"Namun, kebuntuan PDIP-Gerindra itu tidak lepas dari ketidakmampuan kedua partai untuk mengelola ego dan ekspektasi, karena masing-masing menginginkan posisi capres. Sehingga, negosiasi buntu," jelas Umam kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Kedua, lanjut dia, peresmian Sekber Gerindra-PKB ini mengindikasikan sudah adanya restu Presiden Jokowi. Karena setelah kian tidak jelasnya rencana pencapresan Ganjar lewat PDIP, yang ternyata juga mengunci langkah strategis Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Restu Jokowi itu memberikan angin segar bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang belakangan sudah 'diancam' oleh pihak tertentu untuk tidak maju di Pilpres 2024.

"Karena itu, memberikan restu bersatunya Gerindra-PKB bisa menjadi sekoci bagi Jokowi, sembari memainkan strategi dua kaki dengan mendukung tokoh yang diusung oleh PDIP nantinya," terangnya.

Ketiga, sambung Umam, deklarasi Sekber Gerindra-PKB ini mengindikasikan adanya kesiapan perlawanan terbuka kepada PDIP, yang hingga kini sama sekali tidak membuka ruang negosiasi lebih lanjut. Terlebih lagi, deklarasi Sekber Gerindra-PKB yang direstui Jokowi ini dideklarasikan tepat pada tanggal 23 Januari, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ini artinya, genderang perang psikologi politik sudah mulai ditabuh, dan langkah awal perlawanan terhadap partai pimpinan koalisi pemerintahan saat ini telah disiapkan, dengan cara mengusik psikologi Megawati di hari bahagia ulang tahunnya," paparnya.

Ke depan, Umam menilai, dinamika politik ini akan semakin menarik. Karena dengan adanya Sekber Gerindra-PKB akan menambah dinamisasi proses pencalonan jelang Pilpres 2024, dan tampaknya akan mempercepat proses pembentukan peta koalisi-koalisi yang lain.

In Picture: Prabowo dan Muhaimin Resmikan Sekber Gerindra-PKB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar telah berbicara empat mata. Salah satu yang dibahas adalah hasil Ijtima Ulama Nusantara, yang mengharapkan segera diputuskannya capres dan cawapres. 

"Nanti pada waktunya beliau mungkin akan membicarakan barangkali di internal dengan kami-kami barangkali, tetapi saya kira memang harapannya juga di bulan puasa, sekitar pertengahan Maret sudah terkonsolidasi semua," ujar Muzani di Kantor Sekber Partai Gerindra-PKB, Senin (23/1/2023).

Muzani mengatakan bahwa peresmian Sekretarian Bersama (Sekber) adan bentuk kesolidan dengan PKB. Sekber juga menjadi tanda menguatkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

"Saya kira peristiwa hari ini adalah sesuatu yang memberi isyarat menguatkan ke arah sana," ujar Muzani.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa Partai Gerindra-PKB belum memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Sebab, keputusan terkait hal tersebut berada di tangan Prabowo dan Muhaimin yang merupakan mandat Piagam Deklarasi.

"Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB keduanya nanti akan membicarakan (capres-cawapres) yang akan diusung," ujar Muzani.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda mengatakan bahwa kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PKB secara subtantif hampir tidak menemui kendala. Dua partai ini secara ideologis saling melengkapi yang telah disepakati dalam piagam deklarasi pada Agustus 2022. 

"Saat ini tinggal satu kesepakatan saja yang masih belum dilakukan yakni siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kedua belah pihak dalam Pemilu 2024," ujar Huda.

Pertemuan empat mata Muhaimin dan Prabowo disebutnya akan membicarakan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab dua figur itulah yang mempunyai otoritas untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

"Kami berharap secepatnya kedua pimpinan partai menyepakati figur capres dan cawapres Gerindra-PKB sehingga langkah-langkah pemenangan akan secepatnya bisa disusun dan dilaksanakan," ujar Ketua Komisi X DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika