Finlandia Isyaratkan Gabung NATO Tanpa Swedia

REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto menyarankan negara itu dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tanpa Swedia. Tindakan ini perlu dipertimbangkan jika Turki terus memblokir upaya bersama memasuki aliansi militer itu.

Haavisto kemudian mencabut pernyataan tersebut. Namun komentar itu adalah pertama kalinya seorang pejabat pemerintah terkemuka di salah satu negara Nordik tampaknya menimbulkan keraguan untuk menjadi anggota NATO.

Swedia dan Finlandia bergegas melamar keanggotaan NATO setelah invasi Rusia, meninggalkan kebijakan non-blok. Aksesi mereka membutuhkan persetujuan dari semua anggota NATO yang ada, termasuk Turki yang sejauh ini telah memblokir dengan menyinggung Swedia perlu menindak militan Kurdi yang diasingkan dan simpatisannya.

Terlebih lagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali memperingatkan Swedia pada Senin (23/1/2023). Dia menekankan agar Swedia tidak mengharapkan dukungan menyusul protes akhir pekan di Stockholm oleh aktivis anti-Islam dan kelompok pro-Kurdi.

Ditanya sehari berikutnya usai pernyataan Erdogan, Haavisto mengatakan kepada penyiar YLE, bahwa negaranya harus mengevaluasi situasi jika ternyata aplikasi Swedia macet untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan di Parlemen, bahwa komentarnya tidak tepat dan ambisi Finlandia untuk bergabung dengan NATO bersama Swedia tetap tidak berubah.

Haavisto mengatakan, telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg yang telah menekankan kepada Haavisto bahwa blok militer ingin melihat kedua negara bergabung secara bersamaan. "Namun tentu saja ada kekhawatiran di dalam NATO tentang bagaimana insiden (baru-baru ini) di Swedia akan mempengaruhi jadwal,” kata Haavisto.

Hingga saat ini, Swedia dan Finlandia telah berkomitmen untuk bergabung bersama dalam aliansi tersebut. “Ini adalah celah pertama dalam persatuan yang sejauh ini cukup mengesankan antara Swedia dan Finlandia,” kata Direktur Institut Studi Turki di Stockholm University Paul Levin.

"Finlandia saat ini adalah korban yang tidak bersalah dari provokasi berkelanjutan oleh kelompok Swedia yang mengkritik aksesi NATO, dilindungi oleh undang-undang kebebasan berbicara Swedia yang sangat liberal. Jika Turki tetap memblokir aksesi, saya curiga Finlandia pada suatu saat harus melakukannya sendiri," ujarnya.

Sedangkan peneliti di Finnish Institute of International Affairs Matti Pesu mengatakan, komentar Haavisto adalah sinyal publik pertama bahwa ada Rencana B jika tawaran keanggotaan NATO Swedia dibekukan untuk waktu yang lebih lama. Dia menekankan, Finlandia masih memprioritaskan bergabung dengan aliansi bersama Swedia.

“Finlandia harus mempertimbangkan alternatif lain hanya jika ada kemungkinan serius penundaan yang signifikan dalam tawaran NATO Swedia dan hanya jika sekutu NATO menyambut masuknya Finlandia tanpa Swedia,” kata Pesu.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan, memahami rasa frustrasi yang dirasakan banyak orang di Finlandia karena belum diterima dalam aliansi tersebut. Namun, dia menyerukan untuk tenang dan mendesak orang Swedia yang menentang keanggotaan NATO untuk menyadari gawatnya situasi keamanan.

"Ada pasukan baik di Swedia maupun di luar Swedia yang ingin mencegah Swedia menjadi anggota NATO. Dan dengan latar belakang itu kita harus melihat bahwa ada provokator yang ingin merusak hubungan Swedia dengan negara lain, yang menyebabkan penundaan keanggotaan Swedia di NATO," kata Kristersson.

Ikuti Whatsapp Channel Republika