Jokowi Targetkan Angka Stunting Turun Hingga 14 Persen pada 2024

Jokowi ingatkan angka stunting berharap kualitas sumber daya manusia

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kiri) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rakernas BKKBN itu membahas tentang strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta program percepatan penurunan stunting 2023.
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen di 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (25/1).


“Target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 harus kita bisa capai,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Selain bisa berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, stunting juga bisa berdampak terhadap kondisi fisik anak, kesehatan, hingga kemampuan berpikir anak.

“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” jelas dia.

Jokowi optimistis target tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada 2014 menjadi 21,6 persen di 2022.

“Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh melakukan pengawasan dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. Ia pun mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.

“Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil 21,8 juta,” kata dia.

Selain itu, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting. Jokowi mencontohkan Kabupaten Kampar yang telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana.

“Yang stunting (di Kabupaten  Kampar) dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, titip 200, titip 300, akhirnya bisa turun drastis,” tambahnya.

Untuk menurunkan angka stunting, salah satu yang penting diberikan kepada anak yakni asupan gizi yang baik. Karena itu, ia meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui puskesmas dan posyandu.

“Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan dari kementerian masih memberi biskuit pada anak, mencari mudahnya saya tahu, lelangnya gampang, kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur, ini mudah, cari mudahnya aja, jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya, harus diberikan telur yang telur, diberikan ikan ya ikan,” ujar Jokowi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler