Sri Mulyani Minta Investor tak Khawatir Jelang Tahun Politik Pemilu

Presiden Jokowi telah meminta semua pihak hilangkan 'adu domba'.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menerima berkas hasil rapat dan pandangan mini fraksi dari Ketua Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Dolfie OFP (kiri) saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam rapat paripurna tersebut RUU PPKS disahkan menjadi Undang-Undang.
Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- BEKASI -- Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati meminta investor dan masyarakat tak khawatir di tahun ini, yang merupakan tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Tentu ini membutuhkan kerja sama kita semua untuk berkomitmen dalam membuat pemilu kita tetap aman, damai, jujur, dan adil seperti yang diinginkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port (CDP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/1/2023).

Ia menilai peningkatan suhu politik menjelang pemilu merupakan hal yang lazim. Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu dan saat itu keamanan tetap bisa terjaga, sehingga tidak menjadi alasan investor atau masyarakat untuk merasa khawatir.

Keyakinan tersebut juga sejalan dengan komitmen Presiden yang menegaskan akan terus menjaga Indonesia dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan semua pihak untuk menghindari benturan sosial dan tidak melakukan adu domba selama tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Saya titip, saya titip, saya titip. Kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada gesekan. Hindari. Jangan sampai ada yang benturan. Hindari. Jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022).

Jokowi juga mewanti-wanti semua pihak untuk hati-hati di tengah dinamika tahun politik menjelang Pemilu 2024. Dia menyebutkan Indonesia memiliki jumlah suku yang beragam, bahkan hingga mencapai 714 suku, sehingga jangan sampai ada gesekan di antara masyarakat.

Jokowi juga mendorong semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan. "Negara ini harus aman. Setuju?" tegasnya. Apabila keamanan negara terjaga, lanjutnya, maka pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler