Arahan Menkeu untuk Bea Cukai: Jaga Iklim Usaha Kondusif

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan para pemangku kepentingan dapat terus bekerja sama untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif terutama pada sektor perdagangan dan industri. Dukungan pemangku kepentingan telah berhasil membuat kinerja Bea Cukai tumbuh positif terutama dalam upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan yang berdampak baik bagi perekonomian nasional.

"Kinerja Bea Cukai sangat baik dalam dua tahun terakhir. Bahkan, selama pandemi Covid-19 Bea Cukai dapat mempertahankan penerimaan negara," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers usai kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port (CDP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/1/2023).

Ia mengapresiasi Bea Cukai Cikarang yang pada 2022 menjadi salah satu pemberi fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) terbesar nasional. Apresiasi Menkeu juga ditujukan kepada stakeholders atas kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai. Kunjungan Sri Mulyani dilakukan untuk melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS) itu.

Berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.

Saat ini untuk dapat menghadapi potensi tantangan ke depan dalam menyediakan layanan yang semakin baik, CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis. Ia menyebutkan, transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan sistem seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan portal Customs-Excise Information System And Automation (Ceisa).

Transformasi ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai inisiatif besar nasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok. Mendukung hal ini, berbagai instansi kementerian/lembaga pun sudah terkoordinasi dalam memberikan pelayanan yang optimal, termasuk Kementerian Keuangan.

"Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika