Tiga Kesepakatan Surya Paloh-Airlangga Seusai PKS Resmi Usung Anies Capres

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Amri Amrullah

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut membicarakan banyak hal, tetapi terdapat sejumlah pembahasan yang tak dapat diungkapkan ke publik.

Pertemuan keduanya tersebut menghasilkan tiga hal. Pertama adalah komitmen Partai Golkar dan Partai Nasdem dalam mendukung perekonomian nasional di tengah ketidakpastian usai pandemi Covid-19.

"Kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Papak Presiden harus tetap solid," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Salah satu upaya pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jelasnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem mendukung segala upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi tadi kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya. Sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian itu," ujar Airlangga.

Kedua, Partai Golkar dan Partai Nasdem bersepakat terhadap penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat sudah menjadi komitmen kedua partai sejak lama.

"Sudah disepakati bahwa Pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka," ujar Airlangga.

Terakhir, kunjungan Surya merupakan silaturahim balasan dari Partai Nasdem terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Ditambah, Surya sendiri pernah menjadi bagian dari Partai Golkar selama puluhan tahun.

"Tentu beliau kami sambut, homecoming pulang ke rumah dan Partai Golkar partai yang terbuka dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh," ujar Airlangga.

"Alhamdulillah Rabu pon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan," sambung Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Kunjungan Surya Paloh ke DPP Golkar adalah yang silaturahmi politik pertama sejak pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (26/1/2023). Kunjungan ini tentunya menjadi pertanyaan, mengingat beberapa waktu lalu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai saat ini, jenjang karier politik saya yang saya capai hari ini," ujar Surya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Terkait Pilpres 2024, Surya Paloh mengakui bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya.

Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan, pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusifitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.

"Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja," ujar Surya.

In Picture: Pertemuan Nasdem ke DPP Golkar

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan merugi jika tidak segera memutuskan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) setelah pernyataan PKS yang tetap berkomitmen mengusung bakal capres Anies Baswedan. Sementara itu, Koalisi Gerindra-PKB juga telah selesai membuka kantor Sekretariatan Bersama (Sekber).

"Terkesan, KIB seperti menunggu keputusan PDIP atau Jokowi soal siapa capres yang diusung. Di titik inilah justru ini sebuah kerugian politik yang besar bagi KIB apalagi menimbang petahana tak bisa maju lagi," kata Agung kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Apalagi, lanjut dia, dinamika politik di partai politik koalisi juga mengemuka, karena isu-isu politik yang berkembang. Mulai soal sistem proporsional tertutup vs proporsional terbuka, kemudian gonjang-ganjing reshuffle kabinet, dan hal-hal lain serta isu strategis yang mungkin mempengaruhi perdebatan di masyarakat, utamanya soal-soal ekonomi dan resesi.

Agung menilai ketiadaan King Maker yang solid di KIB akan cenderung lebih memperlemah pergerakan, sebagaimana yang ada di PDIP, KIR, dan KIP. Hal ini juga yang membuat KIB lebih rentan bubar bila tak menyikapi dinamisasi koalisi parpol lain dan segera bersikap soal capres-cawapres.

"Di PDIP ada sosok tunggal Megawati, kemudian di KIR ada Prabowo dan Cak Imin, dan di KPI mengemuka Surya Paloh, SBY, dan SS (Salim Segaf). Sementara di KIB?," terangnya.

Posisi PPP saat ini, menurut dia, baru saja selesai dari konflik internal, sosok Mardiono sedang meretas jalan menyolidkan partai. Kemudian di PAN dan Golkar, kedua ketua umumnya sampai saat ini secara figur kurang memadai sebagai capres/cawapres karena soal elektabilitas.

"Karena itulah posisi KIB akan semakin rugi bila hanya terus menunggu selesainya konstalasi semua parpol koalisi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengakui, bahwa KIB masih menunggu tiga hal dari perkembangan politik saat ini. Pertama adalah sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Pertama, tentu pada akhirnya PDIP akan memutuskan siapa sebagai capres dan cawapres," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kedua adalah Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. KIB disebutnya memantau perkembangan penentuan pasangan capres dan cawapres dari koalisi tersebut.

"Dan yang ketika saya kira yang tentu akan dilihat juga adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kita lihat perkembangannya," ujar Arsul.

Di samping itu, KIB bersama Partai Golkar dan PAN tak memiliki keterburu-buruan dalam menentukan capres-cawapres. Meskipun KIB telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kami di KIB juga tidak merasa ada keperluan untuk terburu-buru atau menentukan, sekarang jadi ya tenang-tenang sajalah dulu," ujar Arsul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika