Analis Ingatkan Koalisi Perubahan, Anies akan Semakin Terus Mendapatkan Gangguan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar, Antara 

Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres) pertama yang secara teori telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan (presidential threshold) 20 persen setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan dukungannya. Beberapa analis politik memprediksi ke depannya, akan tetap ada upaya-upaya mengganggu atau bahkan menjegal Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Pengamat komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga menilai, ada banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. "Bagi mereka, Anies itu ancaman," kata Jamiluddin, Senin (31/1/2023).

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul itu melihat, sosok Anies Baswedan dianggap sebagai antikemapanan. Karenanya, mereka sangat tidak nyaman dengan semboyan perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan dan diusung Koalisi Perubahan.

Selain itu, lanjut Jamiluddin, mereka diperkirakan akan terus mengintensifkan pengadangan terhadap Anies setiap sosialisasi ke daerah. Dengan cara itu, kelompok anti-Anies mau menciptakan opini jika Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat.

Penggiringan opini semacam ini terus dilakukan untuk menghambat laju elektoral Anies. Oleh karena itu, ia menyarankan, Koalisi Perubahan harus cermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti Anies karena bisa saja menghalalkan segala cara.

"Termasuk, jalur hukum untuk menggagalkan Anies," ujar Jamiluddin.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan deklarasi PKS untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres semakin memantapkan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Kini menurut Najmuddin, Anies sudah mengantongi syarat lengkap untuk maju di Pilpres 2024 dengan jumlah total 25,03 persen presidential theresold.

"Langkah Koalisi Perubahan ini tentu membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra-PKB panik,” kata Najmuddin, Selasa (31/1/2023).

Di awal-awal deklarasi pencapresan Anies oleh Partai Nasdem, banyak yang mencoba menggoyahkan PKS dan Demokrat untuk membentuk Koalisi Perubahan. Kini dengan deklarasi Demokrat dan PKS menyusul Nasdem akan sulit bagi pihak lain mengganjal Anies.

Najmuddin menambahkan saat ini Koalisi Perubahan tinggal duduk bersama untuk menyimpulkan nama yang akan diusung menjadi cawapres pendukung Anies.

Ia melihat tidak tertutup juga kemungkinan bagi tokoh atau parpol lain bergabung dengan Koalisi Perubahan. Karena kandidat pesaing yakni KIB dan Koalisi Indonesia Raya (Gerindra-PKB) belum juga memantapkan nama capres yang akan diusung. Begitu juga dengan PDIP yang saat ini belum mengerucutkan nama capres dan juga rekan koalisi.

Sebelumnya, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, Koalisi Perubahan bisa hanya sebatas wacana jika para elite dari Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak segera meneken perjanjian resmi koalisi. Apalagi, masing-masing elite parpol tersebut saat ini diketahui melancarkan silaturahmi ke parpol di luar Koalisi Perubahan.

Arifki menyoroti pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1/2023) pekan lalu. Ia menduga, masih ada ada keraguan sekaligus peluang lain dari Partai Nasdem dalam melanjutkan Koalisi Perubahan, yang disebabkan rencana Jokowi merombak kabinetnya dalam waktu dekat.

"Bisa saja kan? Nasdem bakal kembali menjadi bagian penting Pemerintahan Jokowi dengan jaminan dipertahankannya menteri-menterinya di kabinet. Syarat lainnya tentu mendukung capres yang diusung oleh Jokowi di 2024," katanya Arifki, belum lama ini.

Deputi Analisa Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengapresiasi PKS yang akhirnya resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Syahrial meyakini, Nasdem, Demokrat, dan PKS dipastikan solid jelang deklarasi koalisi dan Anies sebagai capres, meskipun ada banyak pihak yang tak menginginkan Koalisi Perubahan tak terealisasi.

"Ini membutuhkan waktu membutuhkan pemikiran tenaga dan berbagai macam energi hingga koalisi perubahan ini bisa dibentuk. Dan tentu jangan lupa bahwa banyak juga yang berusaha ingin menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat Nasdem dan PKS," ujar Syahrial lewat keterangan videonya, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya, tiga ketua umum partai politik disebutnya akan segera meneken kerja sama politik untuk Pemilu 2024. "Tidak akan lama lagi, kita tunggu saja. Karena setiap hari tim kecil dari masing-masing partai terus melakukan komunikasi yang sangat intens yang terus mengalami progres dan kemajuan yang sangat berarti," ujar Syahrial.

"Mari kita menuju 2024 dengan perubahan dan perbaikan untuk negara kesatuan republik Indonesia yang berkeadilan sejahtera dan tentu saja bermartabat," sambungnya.

Koalisi Perubahan memang dari partai-partai yang notabene ada dalam perahu berbeda pada Pilpres 2019. Nasdem dalam gerbong pendukung pemerintah, PKS dalam gerbong oposisi, dan Demokrat yang bisa dibilang setengah hati menentukan sikap.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya merasa, selama ini perbedaan dukungan diidentikkan berlawanan atau bermusuhan. Padahal, ia menekankan, kompetisi dalam pemilu itu sebuah keniscayaan. Tetapi, Willy mengingatkan, sebenarnya ada keniscayaan berikutnya yang selama ini cukup banyak orang melupakan yaitu kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara.

Namun, narasi yang selalu dikembangkan di tengah publik kalau berbeda dukungan lalu bermusuhan. Willy menegaskan, Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan ingin mematahkan itu agar kompetisi ada dalam suasana yang riang gembira,

"Dan, penuh kedewasaan, penuh kebajikan, ini juga pesan Pak Surya (Paloh) dalam rakernas bahwasanya perbedaan itu keniscayaan tapi kemudian kita rayakan dalam sebuah suasana yang riang gembira," kata Willy, Selasa (31/1/2023).

Ketua dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengapresiasi Demokrat dan PKS yang telah secara resmi mengusung Anies sebagai capres. Kini, ketiganya tinggal menunggu waktu deklarasi, yang disebutnya tak ada paksaan dalam realisasinya.

"Jadi terhadap semua aspek juga tidak (dipaksa), kita tidak dalam nuansa atau mood yang kayak dipaksa-paksa, tidak ada," ujar Sudirman, Senin (30/1/2023).

Demokrat dan PKS juga disebutnya telah menyerahkan keputusan terkait bakal cawapres kepada Anies. Pengusulan kader kedua partai politik disebutnya sebagai bagian dari dinamika politik.

"Setelah dialog, lama-lama tidak, jalan aja dulu. Atau PKS kan juga menyerukan nama kadernya, tapi satu titik tidak, kita jalan saja dulu. Begitu pun Nasdem, malah paling awal tidak pakai syarat apa-apa," ujar Sudirman.

Ia sendiri bersyukur, PKS sudah secara resmi menyatakan sikapnya. Koalisi Perubahan pun sudah siap untuk mengusung Anies sebagai capres pada Pilpres 2024.

"Karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya bahtera perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan," ujar Sudirman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika