Menkeu Tekankan Kualitas Belanja dalam Penggunaan APBN
Salah satu prioritas dari APBN adalah membangun kualitas SDM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kualitas belanja dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sehingga, masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih optimal.
"Salah satu kunci paling penting agar APBN hadir itu tidak sia-sia adalah kualitas belanja. Jadi alokasi yang baik dan banyak belum tentu menjadi hasil yang nyata," kata Sri Mulyani dalam Dialog APBN Hadir di Seluruh Pelosok Nusantara yang dipantau di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Menkeu menuturkan salah satu prioritas dari APBN adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) karena negara bisa maju, adil dan makmur apabila mempunyai SDM berkualitas, berpendidikan dan sehat. Untuk itu, alokasi APBN untuk belanja pendidikan mencapai 20 persen, yang mana sebesar Rp 612,2 triliun tahun 2023.
Alokasi anggaran Rp 612,2 triliun itu meliputi belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun, transfer ke daerah Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan Rp 69,5 triliun.
Prioritas berikutnya dari APBN adalah belanja untuk kesehatan. Tiga tahun terakhir belanja kesehatan tergolong besar untuk penanganan COVID-19 termasuk untuk penyelenggaraan vaksinasi serta pengobatan dan perawatan masyarakat yang terkena COVID-19 di rumah sakit.
Saat ini, lanjut dia, COVID-19 sudah bisa tertangani sehingga belanja kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat termasuk penanganan stunting, peningkatan berbagai fasilitas kesehatan termasuk untuk merawat penderita penyakit tidak menular seperti kanker, darah tinggi dan diabetes.
Untuk kesehatan, anggaran tahun 2023 yang dialokasikan dari APBN mencapai Rp 178,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 60 triliun, yang fokus untuk mencegah stunting.
Selanjutnya anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 476 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, serta pembiayaan Rp 4,3 triliun.
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani mengatakan APBN juga menjadi shock absorber di mana masyarakat dan ekonomi dilindungi karena dunia tidak selalu stabil, misalnya pada kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) yang fluktuatif.
Ketika harga BBM global naik lebih dari dua kali lipat, maka negara hadir lewat penggunaan APBN untuk memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga kenaikan harga BBM masih dapat dijangkau.
"Indonesia terus akan menghadirkan negara itu kepada masyarakatnya. Masyarakat untuk bisa menjaga negara ini juga baik, mereka membayar pajak bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak bayar pajak bahkan dibantu," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika