Pengusungan Capres, Peneliti BRIN: Jangan Ada Diskriminasi!
Peneliti BRIN Siti Zuhro menilai jangan ada diskriminasi dalam pengusungan capres.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Pilpres 2024, partai-partai politik mulai melakukan pendekatan untuk membangun atau memperkuat koalisi. Partai Nasdem termasuk yang cukup aktif mulai dari deklarasi capres sampai safari yang dilakukan Ketua Umum Surya Paloh.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengatakan, Partai Nasdem telah mengantarkan Presiden Jokowi sampai 2024. Tapi, ada sebagian yang menilai komitmen itu harus dijaga sampai Pemilu 2024.
Sebab, ia menuturkan, mereka menganggap kalau mendukung pemerintah dalam Pemilu 2024 pastinya tidak boleh mencalonkan yang dianggap tidak disetujui. Padahal, Zuhro menilai, itu menjadi hak dari parpol-parpol untuk melakukan persiapan.
Jika itu diteruskan, ia berpendapat, Pemilu 2024 akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang selalu terburu-buru pada waktu terakhir mendaftarkan capres. Seharusnya, tidak bisa selalu seperti itu dipertahankan," kata Zuhro kepada Republika, Kamis (3/2).
Ia mengingatkan, Nasdem sendiri memiliki tradisi mendului dalam mengumumkan capres. Sebelum deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, Partai Nasdem terdepan pula mendeklarasi Joko Widodo sebagai capres pada pilpres periode sebelumnya.
"Masalahnya, bukan mendului, tapi yang dipilih untuk mendului yang masalah. Seandainya yang dideklarasi mungkin lainnya atau rambut putih, beda cerita," kata Zuhro.
Zuhro menerangkan, Indonesia memang memasuki kompetisi kontestasi yang mulai sangat mengandung kehati-hatian. Artinya, kompetisi kontestasi harus dilakukan secara sehat, tidak boleh ada diskriminasi, ini harus jadi peluang yang setara.
Jadi, siapapun yang memenuhi kriteria untuk dicalonkan dan ada partai pengusung boleh ikut dalam pilpres, tidak boleh ada diskriminasi. Jadi, tidak ada yang salah Nasdem mengusung Anies atau Ganjar, atau PDIP mengusung Puan atau lainnya.
"Tidak salah pula kalau dilakukan KIB, Gerindra-PKB, tidak boleh ada yang seolah kalau bukan yang direstui tidak boleh, itu bukan kompetisi namanya, rekrutmen biasa saja, tidak perlu ada pemilu, tidak perlu dipilih rakyat kalau seperti itu," ujar Zuhro.
Zuhro mengaku prihatin, ada semacam pandangan yang dikembangkan seolah kalau kita memilih Anies Baswedan itu bangsa Indonesia bakal hancur. Bahkan, disebut kalau memilih Anies Baswedan menimbulkan ancaman terhadap persatuan nasional.
"Itu salah besar, tidak boleh dimaknai seperti itu," kata Zuhro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika