Pendanaan Smelter Sulit, Menteri ESDM: Harga Komoditas Naik, ke Mana Duitnya?
Alasan pendanaan tak menjadi alasan pengusaha tidak melakukan hilirisasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyusul rencana Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan ekspor komoditas mineral menuntut perusahaan harus melakukan hilirisasi. Sayangnya, pengusaha kesulitan mendapatkan pendanaan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menilai alasan tersebut tak lantas menjadikan pengusaha pertambangan tak melakukan hilirisasi. Menurut Arifin kenaikan harga komoditas kemarin cukup membuat pengusaha mengeruk keuntungan.
"Itu sudah kami hitung kemampuan investasinya sebenernya. Lagipula, kemarin harga komoditas bagus ke mana dananya? Ya harusnya untuk investasi dong," ujar Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/2/2023).
Arifin pun tetap mendorong pengusaha bisa melakukan investasi hilirisasi. Hal ini juga untuk mendorong nilai tambah bagi negara.
Ia juga mengatakan akan terus mengejar target pembangunan smelter yang saat ini masih dalam proses. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi para pengusaha terkait hilirisasi.
"Ini untuk kepentingan nasional. Jadi kami mendorong pertumbuhan industri smelter," ujar Arifin.
Presiden RI Joko Widodo tak hanya sekali naik pitam melihat angka ekspor mineral mentah yang terus melonjak. Jelang akhir pemerintahannya, Presiden meminta untuk menghentikan ekspor mineral mentah tak hanya Nikel, tetapi juga Tembaga, Bauksit, bahkan Timah.
"Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci. Konsistensi kita jadi kunci," ujar Jokowi Rabu (1/2/2023).
Pada tahun ini, Presiden berencana untuk menghentikan ekspor Bauksit, Timah dan juga Tembaga. Kebijakan larangan ekspor komoditas ini menyusul kebijakan larangan ekspor Nikel yang sudah lebih dulu dilakukan pemerintah pada tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika