Kemenkes: Vaksin Covid-19 Masih Tanggung Jawab Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BKPK Kementerian Kesehatan Syarifah Liza Munira mengatakan, wacana vaksin Covid-19 berbayar memang sempat digaungkan. Menurutnya, selama masih dalam kondisi pandemi dan kedaruratan, vaksin Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Tapi kalau nanti pandemi ini selesai, tanggung jawab pelan-pelan pasti diharapkan ke masyarakat,” kata Liza kepada awak media di Kemenkes, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Pernyataan itu, menyusul Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan FKM UI yang mengadakan survei serologi SARS Cov-2 Nasional secara panel. Hasil dengan waktu pengumpulan pada Januari 2023 dan dilakukan setahun ini menyebut, jika proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS Cov-2 nasional pada Januari 2023 mencapai 99 persen.

“Jumlah ini naik dari Juli 2022 sekitar 98,5 persen dan Desember 2021 87,9 persen,” lanjut Liza.

Menurutnya, persentase antibodi kian meningkat pesat setelah ada vaksinasi ketiga atau booster. Secara angka, kata Liza, kadar antibodi pada masyarakat meningkat sekitar 1,5 kali lipat dibanding sebelumnya.

Dijelaskan Liza, studi yang dilakukan dengan FKM UI itu dilakukan di 34 provinsi dan 99 kota atau kabupaten. Menurutnya, survei dilakukan secara panel atau mengikuti orang yang sama sejak 2021

Menyoal tingginya antibodi masyarakat dan ajakan untuk booster kedua bagi umum dewasa, Liza menyebut hal itu memang masih disarankan. Namun demikian, dia menyebut jika hasil 99 persen tersebut merupakan proporsi penduduk yang memiliki antibodi.

Liza mengingatkan, vaksin booster yang menyebabkan tingginya angka itu belum bisa mencegah transisi, melainkan hanya mencegah keterparahan kondisi. Vaksinasi booster dirasanya masih diperlukan

“Jadi apakah masih penting untuk dilengkapi (booster kedua)? Jelas iya,” katanya. Selain untuk meningkatkan antibodi lebih jauh, dia menyebut jika booster kedua bisa mencegah keterparahan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika