Jokowi-Erick Dorong Pembangunan Ekonomi Syariah di Aceh
Tercatat, perekonomian di Aceh tumbuh positif sebesar 4,21 persen pada 2022
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Di Provinsi ujung Barat Indonesia ini, Kementerian BUMN melalui BSI menggelar kegiatan Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 dan Peluncuran Kartu Tani Digital untuk Pupuk Bersubsidi di Kawasan Pabrik Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe, Aceh. Jumat (10/2). Penyerahan KUR dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada perwakilan penerima program.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan, ekonomi di Provinsi Aceh mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah sempat kontraksi minus -0,37 persen pada 2020. Tercatat, perekonomian di wilayah ini tumbuh positif sebesar 4,21 persen pada 2022 lalu. Jokowi menilai pertumbuhan ini harus terus didukung dengan penguatan produktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
"Sekarang BSI, untuk seluruh tanah air, dapat alokasi Rp 14 triliun pembiayaan KUR, dibagi 38 provinsi, Aceh dapat Rp 3 triliun untuk KUR. Potensi di Aceh sangat besar baik perdagangan, perikanan, pertanian, perkebunan semua ada Aceh, barusan diresmikan industri di Arun, Lhokseumawe, PT PIM, kita buka lagi dengan investasi Rp 1,7 triliun, akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Dalam laporannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan upaya Kementerian BUMN melalui BSI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh sejalan dengan arahan presiden terkait pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan terkhusus untuk terus mendorong keseriusan ekonomi umat.
"Kami BUMN bekerja secara maksimal mungkin untuk memastikan pemerataan ekonomi, BSI tahun ini menyalurkan Rp 3 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akan terus naik hingga 2024 agar masyarakat dapat pemerataan ekonomi," ujar Erick.
Tak hanya KUR, lanjut Erick, BSI bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui distribusi program pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian melalui kartu tani digital. Dalam kesempatan itu, presiden memberikan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada 439.109 petani penerima program.
"Dengan Kartu Tani ini, para petani memiliki jaminan tidak mengalami kekurangan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian, sekaligus kesejahteraan petani. Dengan terobosan ini, pupuk bersubsidi siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan rencana kebutuhan kelompok tani," sambung Erick.
Erick mengakui pupuk masih menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi petani saat ini. Selain harganya yang kadang fluktuatif, beberapa kali terjadi kekurangan bantuan pupuk subsidi.
"Oleh karena itu, Kartu Tani Digital merupakan terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran," tambah Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika