Buruh Paris Unjuk Rasa Tolak Reformasi Sistem Pensiun
Usia pensiun Prancis paling lama di antara negara-negara maju
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ratusan orang berdemonstrasi di seluruh Prancis untuk menekan pemerintah atas rencana reformasi kebijakan pensiun. Termasuk langkah untuk menaikan usia pensiun dari 62 menjadi 64.
Serikat buruh berharap massa yang turun ke jalan menyamai unjuk rasa pada 19 Januari lalu. Kala itu, lebih dari satu juta orang memprotes rencana kebijakan pensiun yang baru.
"Bila mereka tidak dapat mendengar apa yang terjadi di jalanan dan tidak dapat menyadari apa yang terjadi pada rakyat, mereka tidak boleh terkejut jika nantinya meledak pada titik tertentu," kata seorang perawat berusia 43 tahun, Delphine Maisonneuve dalam unjuk rasa di Paris, Sabtu (11/02/2023).
Usia pensiun Prancis paling lama di antara negara-negara maju Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut jajak pendapat sebagian besar masyarakat enggan melepaskan keuntungan tersebut.
Presiden Emmanuel Macron mengatakan reformasi "penting" untuk memastikan kelangsungan sistem pensium.
Surat kabar Le Figaro melaporkan jumlah pengunjuk rasa Sabtu kemarin naik 20 persen dibandingkan demonstrasi Selasa (7/2/2023) lalu.
Serikat berharap angka pengunjuk rasa pada akhir pekan pertama sejak awal protes tinggi. Menarik orang dari berbagai usia dan latar belakang untuk menunjukkan pada pemerintah dalamnya kemarahan masyarakat terhadap rencana reformasi sistem pensiun.
Di Kota Tours angka peserta unjuk rasa jauh lebih tinggi dibanding demonstrasi pertengahan Januari lalu. Seorang pemadam kebakaran berusia 40 tahun, Anthony Chauveau mengatakan ia menolak reformasi sistem pensiun karena kesulitan dalam pekerjaannya tidak dipertimbangkan.
"Mereka memberitahu kami harus bekerja lebih lama, angka harapan hidup kami lebih rendah dibandingkan mayoritas pekerjaan lainnya," katanya.
Unjuk rasa damai di Paris diwarnai bentrokan kecil. Sebuah mobil dan tong sampah dibakar. Polisi terpaksa menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan elemen yang lebih radikal dalam unjuk rasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika