Presiden Israel Minta Netanyahu Tunda Rencana Rombak Sistem Peradilan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Presiden Israel Isaac Herzog mengimbau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda rencana merombak sistem peradilan negara. Dia menyarankan, agar rekannya itu mencari kompromi dengan lawan politik pemerintahan.

“Saya merasa, kita semua merasa, bahwa kita berada dalam momen sebelum tabrakan, bahkan tabrakan hebat, satu tong bahan peledak sebelum ledakan,” kata Herzog.

Herzog mengeluarkan seruan tersebut dalam pidato nasional pada jam tayang utama pada Ahad (12/2/2023). Permintaan ini tepat sehari sebelum koalisi Netanyahu mengambil langkah pertama untuk mengimplementasikan rencana tersebut di parlemen.

Herzog mendesak Netanyahu untuk menunda pemungutan suara pada Senin dan memulai dialog dengan lawan-lawannya, termasuk presiden Mahkamah Agung Israel. Dia mengatakan, bahwa kedua belah pihak memiliki poin yang valid dan menawarkan rencana lima poin sebagai dasar dialog.

“Kesepakatan dapat dicapai,” kata Herzog menawarkan bantuan dalam negosiasi.

“Cara apa pun yang Anda pilih. Kapan pun Anda mau, selama kita beralih ke wacana yang konstruktif dan berkelanjutan dan meninggalkan wacana yang menipu, menghina, dan meremehkan,” ujarnya.

Media Israel mengutip Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin yang memimpin dakwaan untuk perbaikan yang diusulkan ke parlemen mengatakan, terbuka untuk dialog tetapi tidak akan menunda undang-undang tersebut. Namun, Channel 12 mengutip pejabat anonim yang mengatakan, pemerintah akan menunda pemungutan suara pendahuluan selama satu minggu. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut saran Herzog sebagai kerangka kerja yang masuk akal.

Pekerjaan Herzog sebagian besar bersifat seremonial. Namun presiden dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kompas moral dan kekuatan pemersatu dengan kata-katanya dapat membawa bobot yang besar di negara yang terpecah belah.

Netanyahu dan para pendukungnya mengatakan perubahan yang diusulkan diperlukan untuk mengendalikan peradilan yang dinilai memiliki terlalu banyak kekuasaan. Namun para pengkritiknya mengatakan, rencana itu mencakup proposal untuk melemahkan Mahkamah Agung Israel dan akan merusak sistem pemeriksaan dan keseimbangan demokrasi yang rapuh di Israel.

Penentang keputusan itu juga mengatakan, bahwa Netanyahu dimotivasi oleh dendam pribadi terhadap sistem hukum dan memiliki konflik kepentingan yang mendalam. Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi dan menjadi mengklaim dirinya korban perburuan tanpa dasar.

“Mereka ingin menghancurkan sistem karena sistem itu tidak baik bagi mereka. Ini adalah pengambilalihan yang tidak bersahabat oleh sekelompok penjahat," kata Ketua Gerakan Pemerintahan Berkualitas di Israel Eliad Shraga.

Gerakan Shraga telah merencanakan demonstrasi massal di luar Knesset atau parlemen pada Senin (13/2/2023). Puluhan ribu orang diperkirakan akan hadir. Aksi ini bersamaan dengan koalisi Netanyahu diperkirakan akan memperkenalkan undang-undang pertama untuk perombakan besar-besaran.

Sebuah komite parlemen diperkirakan akan menyetujui undang-undang tentang rencana yang akan memberi wewenang kepada anggota parlemen untuk menunjuk hakim pada Senin. Di bawah sistem saat ini, pengangkatan dilakukan oleh sebuah komite yang terdiri dari pengacara, anggota parlemen, dan hakim.

Proposal kedua yang diperkenalkan pekan ini bertujuan untuk menghilangkan kewenangan Mahkamah Agung untuk meninjau "Hukum Dasar" yang disetujui oleh parlemen. Padahal itu berfungsi sebagai semacam konstitusi. Proposal lain yang sedang dikerjakan akan memberi parlemen kekuatan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.

Para kritikus mengatakan, secara bersama-sama, paket perubahan ini akan melemahkan independensi peradilan dan memberikan kekuasaan absolut kepada pemerintah paling kanan dalam sejarah negara itu. Mereka berharap perubahan aturan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan pencabutan tuntutan pidana terhadap Netanyahu.

Bahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberikan kritik terselubung dengan menyatakan demokrasi Israel dibangun di atas konsensus dan peradilan yang independen. Biden mempertimbangkan debat tersebut dengan melakukan terobosan yang jarang dilakukan oleh seorang presiden AS ke dalam urusan dalam negeri Israel.

“Kejeniusan demokrasi Amerika dan demokrasi Israel adalah bahwa keduanya dibangun di atas institusi yang kuat, check and balances, pada peradilan yang independen,” kata Biden kepada New York Times pada Ahad (12/2/2023).

“Membangun konsensus untuk perubahan mendasar sangat penting untuk memastikan bahwa orang-orang membelinya sehingga mereka dapat dipertahankan," ujarnya.

Persetujuan komite akan mengirimkan undang-undang tersebut ke parlemen penuh untuk persetujuan pertama dari tiga suara. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika