Malaysia Pangkas Subsidi Golongan Kaya untuk Tekan Utang Negara

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahannya tidak berencana mengenakan pajak barang dan jasa atau cukai lainnya untuk konsumsi berbasis luas. Pemerintah Malaysia bakal mengurangi subsidi golongan kaya untuk menekan utang negara.

Saat ditanya anggota dewan apakah akan membebankan cukai tambahan kepada rakyat untuk mengatasi kenaikan utangnegara dalam sesi dengar pendapat di Gedung Dewan Rakyat yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Selasa (14/2/2023), Anwar menjawab akan mengurangi subsidi untuk golongan kaya seperti yang dilakukan kepada subsidi listrik.

"Seperti saya jelaskan di Dewan pada sesi lalu, walaupun ada keputusan pemerintah sebelumnya menaikkan tarif listrik, pemerintah sekarang telah membatalkan usulan itu dan hanya tetap dikenakan kepada golongan T20 (berpenghasilan 10,970 ringgit Malaysia lebih atau sekitar Rp 38,26 juta per bulan), perusahaan multinasional dan perusahaan besar lainnya kecuali perusahaan yang terlibat dalam keamanan pangan," kata Anwar.

Pengurangan subsidi lain untuk golongan kaya juga diterapkan guna penekanan yang sama, contohnya subsidi solar yang pada 2022 mencapai 20 miliar ringgit (sekitar Rp 69,76 triliun), tapi dalam kajian Ketua Audit Negara separuh dari volume itu telah dijual melalui stasiun minyak, kata dia.

"Karenanya kalau kita bisa selamatkan 5 sampai 6 miliar ringgit dari kebocoran, (maka) itu akan membantu," kata Anwar.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, mengingat investor domestik dan asing mulai masuk, Anwar meyakini penyelesaian utang negara akan meningkat tanpa harus membebani rakyat.

Sejumlah langkah diambil, termasuk membenahi tata kelola pemerintahan, karena dari pembelanjaan miliaran ringgit yang hilang itu terjadi karena manajemen yang buruk dan kebocoran sehingga utang menjadi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi negara, kata dia.

Hal lainnya adalah memastikan basis pendapatan ditingkatkan dan meninjau pengeluaran pemerintah untuk meninjau metode belanja pemerintah tanpa membebani rakyat, terutama bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

"Yang lainnya akan dipisahkan dalam presentasi anggaran 2023 pada 24 Februari mendatang. Insya Allah," kata Anwar.

Anwar menyebut utang pemerintah Malaysia mencapai 1,5 triliun ringgit (sekitar Rp 5.227 triliun) atau 82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini.

Pada 2022 Malaysia membayar debt service charge sebesar 41 miliar ringgit (sekitar Rp 142,892 triliun), sedangkan pada 2023 mencapai 46 miliar (sekitar Rp 160,318 triliun).

Ikuti Whatsapp Channel Republika