IHRAM.CO.ID,CIANJUR--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menangkap peluang investasi yang lebih menguntungkan guna meningkatkan nilai manfaat haji. Ma\'ruf mengingatkan, tugas BPKH dalam mengelola keuangan haji meliputi pengembangan dana milik jamaah

"Tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH," kata Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya usai menghadiri acara Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa dalam rangka Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Cianjur, Ahad (19/02/2023).

Pernyataan ini disampaikan Kiai Ma'ruf untuk menanggapi kinerja BPKH yang disorot karena belum mampu mengelola keuangan secara maksimal. Ma'ruf pun mengakui jika investasi BPKH selama ini lebih banyak ke instrumen sukuk negara.

Meski berisiko rendah, produk investasi ini memiliki nilai imbal hasil atau return  yang tidak terlalu tinggi.

"Selama ini kan larinya ke Sukuk saja kan, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk itu sudah ada takarannya," ujarnya.

Karena itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini mengharapkan BPKH lebih memperluas investasi di sektor sektor riil baik usaha di dalam negeri maupun Arab Saudi.

"Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa, baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji dan banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu, kan banyak, ada travel, ada perumahan, ada katering, segala macam itu," ujarnya.

"Karena itu saya kira ahli-ahli investasi disitu harus bisa menangkap," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja BPKH disorot di tengah polemik penentuan pembiayaan haji Tahun 2023 dan dinilai belum maksimal menggandakan nilai manfaat haji. 

Komposisi BPIH tahun ini nilainya Rp 90 juta ditetapkan dengan perincian Bipih sebesar Rp 49,8 juta (55,3 persen) dan dari nilai manfaat sebesar Rp 40,2 juta (44,7 persen).