Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 83,2 Triliun pada Awal 2023
Realisasi ini baru 3,7 persen dari pagu anggaran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi belanja negara per akhir Januari 2023 sebesar Rp 141,4 triliun atau mencapai 4,6 persen Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka itu tumbuh 11,2 persen year on year (yoy) dibandingkan Januari 2022.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 83,2 triliun atau 3,7 persen dari pagu. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 28,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 54,5 triliun.
Disebutkan, belanja K/L terutama untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan atau mesin, gedung atau bangunan, dan sarpras atau logistik, pemeliharaan jalan atau jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bantuan sosial (bansos), dan termasuk kegiatan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L terutama didorong belanja subsidi dan pembayaran program pensiun.
"APBN pun berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (22/2/2023).
Ia menyebutkan, realisasi belanja kesehatan hingga 31 Januari 2023 sebesar Rp 5,3 triliun untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta PBI JKN, pelayanan Kesehatan RS TNI dan Polri, serta pemberian jaminan kesehatan bagi PNS/TNI/Polri.
Sedangkan realisasi belanja ketahanan pangan sebesar Rp 0,9 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Realisasi belanja perlindungan sosial sebesar Rp 14,6 triliun digunakan untuk penyaluran bansos berencana dan asistensi penyandang disabilitas, penyaluran bantuan KIP Kuliah, dan belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat.
Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai akhir Januari 2023 mencapai Rp 58,19 triliun atau 7,1 persen dari pagu. Jumlah itu tumbuh 5,9 persen yoy, didorong tingginya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) terutama dari DBH Minerba.
Sedangkan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) lebih rendah dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada Februari. Sementara, komponen Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dan Dana Desa mulai dilakukan penyaluran pada Februari, lalu DAK Fisik paling cepat dilakukan pada Maret.
Sri Mulyani menuturkan, pendapatan negara turut melanjutkan kinerja baik pada 2023 dan tumbuh 48,1 persen yoy. Hingga akhir Januari 2023, pendapatan negara tercapai sebesar Rp 232,2 triliun atau 9,4 persen dari target APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika