Pemkot Depok Genjot Pajak Restoran dan Parkir untuk Naikkan PAD
Digitalisasi pajak di Kota Depok bisa meningkatkan PAD Rp 2 triliun pada 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan bakal menggenjot pajak restoran dan parkir di wilayahnya untuk mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2 triliun pada 2024. Pemkot juga melakukan digitalisasi penerimaan pajak agar pendapatan daerah terus meningkat.
"Kita akan efektifkan untuk pajak restoran, pajak parkir juga. Kita memakai digitalisasi parkir di restoran jadi semua akan terukur, yang berkunjung berapa, pajaknya berapa," jelas Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada Republika.co.id di Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (22/2/2023).
Idris meyakini langkah digitalisasi di dua sektor tersebut mampu mengoptimalkan capaian PAD di wilayahnya. Menurut dia, laporan pajak di dua sektor itu secara manual membuat penerimaan daerah tidak maksimal.
"Kalau selama ini manual, laporannya sekian tapi hakikatnya nggak sekian. Nah ini membutuhkan teknologi yang canggih untuk mengaturnya. Dengan digitalisasi bisa insya Allah," tutur Idris.
Pada 2022, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok meluncurkan program Go 2T, akselerasi capaian PAD 2 triliun. Idris menyebut, program Go 2T merupakan tantangan dan terobosan pemkot untuk menaikkan PAD Kota Depok.
"Idealnya sudah ada kenaikan setiap tahun, tetapi kita ingin PAD digenjot lagi agar lebih drastis dengan target jangka menengah Rp 2 triliun di tahun 2024 dan dengan potensi yang ada, itu sudah kita hitung. Semangat boleh, namun harus ada potensi, ini sebuah tantangan," ucap Idris.
Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, program itu dirancang dalam memanfaatkan momentum pulihnya perekonomian pascapandemi Covid-19 yang ditandai dengan bangkitnya tiga sektor utama ekonomi, yang mencakup industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran serta konstruksi.
“Ada lima inovasi yang kita gulirkan dari program Go 2T ini. Seperti Gerakan Mengejar Piutang PBB (Gempita PBB), Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah (Siap-PD), Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan Fasilitas UMKM melalui kerja sama dengan Kelompok Masyarakat (Oplosan Emas)," terang Wahid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika