Wapres Minta Pejabat Publik Hidup dengan Gaya Sederhana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pejabat publik hidup dengan gaya sederhana dan tidak bergaya mewah. Ma'ruf mengingatkan pejabat publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (bergaya mewah)," ujar Ma'ruf di sela kunjungan kerjanya di Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

Ma'ruf menyampaikan hal itu usai disorotnya gaya hidup mewah anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo buntut dari kasus penganiayaan anaknya Mario Dandy Satrio terhadap David, putra petinggi GP Ansor.

Selain terkait penganiayaan, Rafael juga disorot terkait gaya hidup mewah anak dan hartanya tembus Rp 56 miliar yang berujung dicopotnya bersangkutan dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Wapres menegaskan, pentingnya pejabat publik memegang kepercayaan masyarakat. Apalagi, dalam kasus pejabat DJP ini, masyarakat telah mempercayakan untuk membayar pajak kepada negara.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan. Pajak saya digunakan untuk orang per orang. Saya kira itu penting," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, dia mendukung tindakan tegas bagi pihak yang berupaya bermain dengan pajak masyarakat. "Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bermewah-mewahan) tindakan Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyan) tepat sekali," ujarnya.

Ketua Tim Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini juga menegaskan agar pajak yang dibayarkan masyarakat bukan untuk memperkaya pejabat tetapi untuk pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Ma'ruf mengingatkan agar peruntukan pajak harus sesuai dengan ketentuan.

"Saya kira pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan dikembalikan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua yang untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika