JTTS, Wujud Pembangunan Infrastruktur dan Kelestarian Satwa Liar Bisa Beriringan

REPUBLIKA.CO.ID, Siang itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan berhenti di KM 12 Tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau. Kunjungan dilakukan usai Jokowi meresmikan Tol Seksi Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 30,9 kilometer (km), yang menjadi bagian jaringan Tol Pekanbaru-Padang sepanjang 254,8 km.

Dengan memakai baju putih dan celana hitam yang menjadi ciri khasnya, Jokowi bukan sedang mengamati kualitas pekerjaan jalan tol. Pandangannya diarahkan ke bawah tol yang menjadi lokasi perlintasan gajah sekaligus saluran air. Kala itu, sekawanan gajah dikawal pawang sedang melintas di bawah tol.

Jokowi mengamati sekeluarga gajah yang berjalan bergerombol sedang melintas tepat di bawah tempatnya berdiri. Dia pun merasa bangga, pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah bisa beriringan tanpa harus mengorbankan ekosistem di sekitarnya.

Menurut Jokowi, pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai menjadi bukti pembangunan bisa tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta menjamin kehidupan satwa liar terus terjaga. Dia menganggap, pembangunan jalan tol tersebut bisa menjadi acuan untuk pembangunan di daerah lain.

"Dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air, saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan. Di jalan Tol Pekanbaru-Dumai ini, misalnya ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat. Dan ini tidak menganggu perlintasan gajah-gajah yang ada," kata Jokowi di lokasi yang disiarkan langsung akun Youtube Sekretariat Negara (Setneg) tersebut pada 5 Januari 2023.

Menurut Jokowi, jika memang pembangunan infrastruktur harus membelah hutan maka pemerintah bisa mengakomodasi penghuni asli untuk tidak terusik. Karena itu, ia memastikan, pemerintah selalu menaruh perhatian besar terhadap lingkungan agar habitat asli, khususnya yang terancam punah bisa terus lestari.

Dengan begitu, jalan tol ketika dibangun dan beroperasi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, para satwa yang dilindungi tetap beraktivitas seperti biasa tanpa terganggu. Sehingga tercipta harmoni antara manusia dan hewan yang bisa berjalan beriringan.

"Di tempat lain, misalnya harus melintasi lintasan harimau, ya harus ada terowongan untuk menjaga lintasan hewan-hewan liar itu tetap ada agar berjalan apa adanya. Lintasan harimau, lintasan banteng, saya kira di tempat-tempat kita membangun terowongan-terowongan lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut, tetap menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar," ucap Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas dari Jokowi untuk mengerjakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.818 kilometer (km). Nantinya, dari ujung utara di Provinsi Aceh sampai selatan di Provinsi Lampung, tersambung jalan bebas hambatan.

PT Hutama Karya (Persero) menjadi kontraktor untuk membangun 24 ruas tol yang menghubungkan sembilan ibu kota provinsi di Pulau Sumatra. Karena pembangunan jalan tol di sebagian besar wilayah harus membelah hutan maka kontraktor di bawah supervisi Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat desain khusus.

Tujuannya agar satwa liar tidak terganggu sama sekali dengan hadirnya pembangunan JTTS. Selain di ruas Tol Dumai-Pekanbaru, pembangunan terowongan perlintasan satwa juga dirancang di Tol Sigli-Banda Aceh, tepatnya di Seksi 1 ruas Padang Tidji-Seulimeum. Terowongan satwa liar di Tol Sigli-Banda Aceh bahkan terbagi ke dalam tiga perlintasan.

Sesi pertama adalah perlintasan dengan struktur konstruksi jembatan untuk gajah di KM 13+755 hingga 13+871. Bagian kedua menggunakan produk beton tulang pracetak berbentuk segi empat untuk reptil di KM 10+000 hingga 15+100. Sedangkan ketiga, perlintasan dengan konstruksi jembatan kanopi jaring kabel untuk primata di KM 11+000 hingga KM 13+0000.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya lewat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dilibatkan karena pembangunan tol harus mengusung prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dia mengakui, KLHK sempat khawatir dengan terjadinya disrupsi ekosistem serta keberlangsungan flora dan fauna akibat masifnya pembangunan infrastruktur.

Karena itu, KLHK menawarkan solusi dengan mengubah paradigma tata kelola pembangunan tol yang menyelaraskan infrastruktur dan konservasi. Sehingga, kontraktor perlu melakukan upaya mitigasi perlindungan flora dan fauna, serta hidrologi, agar pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan benar-benar diterapkan.

Sebagai payung hukum, Siti mengaku, terbit Peraturan Menteri LHK Nomor P.23/Menlhk/Setjen/KUM.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan. "Tujuan penerbitan regulasi itu untuk mengurangi dampak negatif pembangunan infrastruktur di kawasan hutan terhadap keutuhan kawasan hutan itu sendiri, ruang gerak satwa liar, penurunan keanekaragaman hayati, penurunan fungsi hidrologis, dan fungsi ekologis penting lainnya," ujar Siti.

Tidak hanya berlaku di Pulau Sumatra. Payung hukum tersebut juga berlaku di Kalimantan dan Sulawesi, karena pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan daerah terisolasi dengan melintasi hutan juga sedang dikerjakan pemerintah. Siti berharap, pembangunan jalan tol, nasional, dan strategis yang melintasi hutan bisa tetap berjalan tanpa mengesampingkan, apalagi sampai mengusir satwa penghuni asli yang lebih dulu tinggal.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo menerangkan, perseroan dalam merancang tol yang melintasi kawasan hutan lindung selalu bekerja sama dengan BBKSDA, yang merupakan kepanjangan KLHK di daerah. Tentu saja, hasil kesepakatan Hutama Karya dan BBKSDA kemudian dieksekusi Kementerian PUPR untuk menjadi tol yang bisa mengakomodasi satwa liar agar habitatnya tidak terganggu.

"Dalam merancang dan membangunan jalan tol yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar, Hutama Karya berkoordinasi dengan BBKSDA, di mana selanjutnya Kementerian PUPR menyetujui pembangunan fasilitas terowongan gajah dan satwa liar di Tol Pekanbaru-Dumai dan Sigli-Banda Aceh," ucap Tjahjo kepada Republika.co.id.

Dia menerangkan, karena komitmen semua pihak sehingga pembangunan tol yang menyediakan terowongan satwa liar menjadi mudah untuk dieksekusi. Prinsipnya, tidak hanya pengguna jalan yang dilayani, melainkan satwa liar juga ikut diperkirkan keberadaannya. "Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pembangunan tol dengan fasilitas jalur satwa," kata Tjahjo.

Geliatkan ekonomi
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit menjelaskan, tersambungnya Tol Pekanbaru-Dumai dan Pekanbaru-Bangkinang fase awal yang merupakan bagian JTTS dapat menggeliatkan perekonomian baru di Provinsi Riau. Dia menjelaskan, Tol Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 km menyisakan ruas 9,1 km yang konstruksinya ditargetkan kelar tahun ini juga.

Menurut Dadang, tol sepanjang 40 km dengan total investasi Rp 4,8 triliun tersebut dikerjakan PT Hutama Karya sebagai badan usaha jalan tol. Dia optimistis, jika keseluruhan tol dari Pekanbaru-Bangkinang terhubung maka dapat mendorong tumbuhnya industri perkebunan, pertambangan, dan industri turunannya di Kabupaten Kampar serta mendongkrak pariwisata Candi Muara Takus.

Hal itu karena wisatawan bisa mempercepat jarak tembuh dibandingkan melewati jalan biasa. Apalagi, transaksi per mencapai "Harapan kita kalau Tol Bangkinang-Pangkalan juga selesai dari tiga jam Pekanbaru menuju Muara Takus bisa kita pangkas menjadi 1-1,5 jam saja. Ruas tol ini akan menjadi pengungkit baru perekonomian di Provinsi Riau," kata Danang.

Sementara itu, Hutama Karya menargetkan beberapa ruas yang masuk jaringan JTTS dapat dituntaskan pada akhir 2023. Di antaranya, Tol Simpang Indralaya-Muara Enim (Ssksi Simpang Indralaya-Prabumulih), Tol Indrapura-Kisaran (seksi 1 dan 2), Tol Binjai-Langsa (seksi Binjai-Pangkalan Brandan), Tol Sigli-Banda Aceh (seksi 1, 5, 6), dan Tol Pekanbaru-Padang (seksi Bangkinang-Pangkalan).

Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro menerangkan, ruas tol di Provinsi Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, dan Aceh itu progresnya di atas 50 persen dan ada yang sudah 90 persen. Dia berharap, dengan beroperasinya beberapa ruas tol dapat mempercepat mobilitas masyarakat dan mendukung lokasi pariwisata semakin produktif dikunjungi wisatawan.

Menurut Koentjoro, penambahan panjang ruas JTTS tentu saja menjadi faktor pemicu dalam pengembangan kawasan di Pulau Sumatra. Hal itu sejalan dengan misi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian yang merata di berbagai daerah.

"Kehadiran JTTS merupakan vehicle bagi pertumbuhan perekonomian makro dan mikro di Sumatra. Adapun strategi Hutama Karya dalam percepatan penyelesaian ruas ini dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi konstruksi guna tepat mutu dan waktu," ucap Koentjoro.

Tjahjo Purnomo dari Hutama Karya menambahkan, perseroan sangat berkontribusi besar dalam pembangunan jaringan tol di Pulau Sumatra. Tentu saja, kehadiran jalan tol bisa mendorong lahirnya pusat perekonomian baru sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat. Pihaknya juga bisa berbangga, sebagai salah satu BUMN Tanah Air mendapatkan kepercayaan di negeri jiran untuk membangun jalan tol.

Torehan itu tidak bisa dilepaskan dari kredibilitas perseroan yang memiliki portofolio dalam membangun tol di Indonesia. Menurut Tjahjo, hingga kini, PT Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang 1.064 km, dengan 465 km ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol yang beroperasi.

"Selain itu, portofolio perusahaan untuk tol lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri, di antaranya Tol Akses Tanjung Priok, Tol Jakarta Outer Ring Road, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Tol Medan-Kualanamu, Tol Bali-Mandara, Tol North South Expressway Ayer Hitam Malaysia dan Tol Metro Manila Skyway di Manila, Filipina," jelas Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika