Soroti Kinerja Bappeda, Jokowi: Banyak Bangunan di Rawan Bencana Dibiarkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda yang sering kali tidak memonitor dan mengontrol rencana tata ruang dan juga pembangunan di wilayahnya. Jokowi meminta agar daerah harus betul-betul memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan di wilayahnya sehingga diketahui lokasi mana saja yang diizinkan untuk dibangun dan mana saja yang tidak diizinkan karena rawan bencana.

“Saya lihat Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor tidak dikontrol. Kelemahan kita di situ,” ujar Jokowi saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Dari pantauannya di lapangan, Jokowi menyebut masih banyak masyarakat yang dibiarkan membangun bangunan di lokasi rawan bencana. Padahal, kata dia, lokasi tersebut sering kali mengalami bencana seperti banjir maupun tanah longsor.

“Pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun eh gak boleh, ada mau bangun eh ini rawan tanah longsor gak boleh, gak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah kemeriek bangunan-bangunan, berbondong-berbondong orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yang sering saya lihat di lapangan,” ungkap Presiden.

Karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah, terutama Dinas PUPR dan Bappeda harus benar-benar menyiapkan perencanaan tata ruang sehingga terjadinya bencana yang menyebabkan korban jiwa tak kembali terulang. Ia mencontohkan di daerah Palu di mana terdapat desa yang setiap 20 dan 50 tahun selalu kembali mengalami bencana gempa bumi. Namun sayangnya, hingga kini masih banyak pemukiman masyarakat yang dibiarkan dibangun di lokasi rawan.

“Selalu titiknya sama. Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? Sudah jelas-jelas. Begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu tanahnya rawan tanah longsor masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar mewajibkan masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana seperti gempa bumi untuk mendirikan bangunan yang antigempa. Ia mencontohkan terjadinya gempa bumi di Turki yang menyebabkan korban jiwa hingga lebih dari 51 ribu orang serta ribuan orang lainnya belum ditemukan. Banyaknya korban jiwa akibat gempa bumi di Turki disebabkan karena konstruksi bangunannya yang tidak antigempa.

“Kemudian juga dinas-dinas yang berkaitan dengan izin agar dimulai. Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan biar masyarakat yang mendirikan bangunan konstruksinya diarahkan yaitu konstruksi-konstruksi yang anti gempa,” jelas dia.

Karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah dan juga BPBD agar mengidentifikasi potensi bencana di daerah masing-masing serta menyiapkan anggarannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika