Kim Jong-un Perintahkan Perluasan Lahan Pertanian

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perbaikan infrastruktur dan perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Kim memberikan instruksi untuk mengubah sistem irigasi, membangun mesin pertanian modern, dan menciptakan lebih banyak lahan subur.

Seruan Kim ini muncul saat dia menyelesaikan rapat pleno ketujuh Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa pada Rabu (1/3/2023). Pleno dimulai pada Ahad (26/2/2023) yang membahas tugas "mendesak" untuk meningkatkan sektor pertanian.

"Kim menyusun rencana dan tugas khusus untuk membangun komunitas pedesaan sosialis yang kaya dan beradab dengan teknologi canggih dan peradaban modern," kata laporan kantor berita resmi KCNA.

Perekonomian Korea Utara telah terpukul oleh banjir dan topan, termasuk sanksi atas program nuklir dan misilnya, serta  penurunan tajam dalam perdagangan dengan Cina di tengah penutupan perbatasan dan penguncian Covid-19.  Badan pembangunan pedesaan Korea Selatan memperkirakan produksi tanaman pangan Korea Utara turun hampir 4 persen tahun lalu, karena hujan lebat dan kondisi ekonomi lainnya.

"Kim memerintahkan perbaikan sistem irigasi untuk mengatasi perubahan iklim, produksi mesin pertanian yang efisien untuk memodernisasi produksi, dan reklamasi lahan pasang surut untuk memperluas area pertanian," kata KCNA.

KCNA mengatakan, Kim menekankan perlunya memperketat disiplin dalam mengimplementasikan rencana ekonomi, dan memerintahkan semua unit partai untuk melakukan verifikasi efisiensi kerja mereka. Komite Sentral juga membahas cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara.

Para ahli mengatakan, kurangnya infrastruktur pertanian yang memadai, mesin dan persediaan termasuk pupuk dan bahan bakar telah membuat Korea Utara lebih rentan terhadap bencana alam. Negara Korea Utara juga berusaha untuk memperluas lahan subur melalui reklamasi tanah pasang surut di sepanjang pantai baratnya sejak 1980-an. Tetapi upaya sebelumnya gagal karena teknik dan pemeliharaan yang buruk.

Di bawah Kim, proyek reklamasi relatif lebih berhasil, tetapi dengan kemajuan yang lambat dalam mengubah dataran lumpur pesisir menjadi lahan pertanian yang subur. Poyek 38 North yang berbasis di AS pada akhir 2021 melaporkan, proyek reklamasi tidak banyak membantu mengurangi kekurangan pangan.

"Laporan media negara mengatakan mereka menetapkan tujuan dan rencana aksi baru, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang baru karena semua elemen termasuk irigasi dan reklamasi telah diangkat sebelumnya," kata seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Kyungnam di Korea Selatan, Lim Eul-chul.

Seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, Yang Moo-jin, juga mencatat bahwa laporan tersebut tidak menyarankan ide-ide baru atau kemungkinan perubahan dalam kebijakan biji-bijian yang dituding Korea Selatan sebagai penyebab kekurangan pangan. 

Korea Selatan telah memperingatkan tentang meningkatnya krisis pangan di Korea Utara yang terisolasi. Termasuk lonjakan kematian akibat kelaparan baru-baru ini di beberapa daerah, karena kegagalan kebijakan biji-bijian yang membatasi transaksi tanaman pribadi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika