Kendalikan Inflasi, Pemerintah Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal itu sebagai bagian dari pengendalian inflasi, terutama dari berbagai harga energi.
“Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Sekali lagi Pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Ahad (5/3/2023).
Ia menjelaskan, sinergi dan koordinasi solid dari Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022. Pada tahun lalu inflasi masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51 persen year on year (yoy).
“Kemudian agenda GNPIP tentunya sejak 2022 telah berjalan secara baik. Memperhatikan kondisi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan," jelasnya.
Program penguatan sektor pertanian, kata dia, di antaranya untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.
Penguatan sektor pertanian, lanjutnya, juga dilakukan dengan kemudahan akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian seperti melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro. Airlangga juga mengingatkan, memasuki periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.
Maka, pemerintah akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna mengendalikan inflasi selama Ramadan dan Idulfitri 2023. “Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi. Pemerintah kemarin telah memutuskan Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan," jelas Airlangga.
Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam, Airlangga mengatakan, itu sedang diatur regulasinya. Nantinya diberikan untuk tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai.
"Ini diharapkan dalam tiga bulan bisa berjalan,” tuturnya. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID pun akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.
Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi kuat untuk perekonomian pada 2023 dan 2024. “Terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga," jelasnya.
Lalu terkait ketersediaan pasokan maupun pembelanjaan, kata dia, bisa dilakukan secara bijaksana. Maka tidak terjadi overbuying akibat misinformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika