LaNyalla Temui Khofifah Perjuangkan Aspirasi Guru Honorer Jawa Timur

LaNyalla meminta gubernur untuk memperjuangkan nasib guru honorer.

Dok. DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk menyampaikan aspirasi guru honorer di Jawa Timur, Jumat (10/3/2023).
Red: Nora Azizah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gerak cepat ditunjukkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam memperjuangkan aspirasi guru honorer di Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus Passing Grade (PG), namun tak diusulkan masuk dalam formasi PPPK. Pada Jumat (10/3/2023) pagi, LaNyalla langsung menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.

Baca Juga


Kepada Khofifah, LaNyalla yang merupakan Senator asal Jawa Timur itu meminta agar nasib guru honorer yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) Swasta Jawa Timur untuk diperjuangkan. 

"Saya serahkan berkas aspirasi dari forum guru honorer yang tergabung dalam GLPG Swasta Jawa Timur. Kiranya agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan. Mereka adalah tenaga pendidik yang harus kita perhatikan dengan seksama nasibnya," kata LaNyalla kepada Khofifah, dalam keterangannya, Jumat.

Dijelaskan LaNyalla, dua hari lalu, tepatnya pada hari Selasa (7/3/2023), perwakilan GLPG Swasta Jawa Timur datang menemui dirinya. Mereka membeberkan nasib 6.138 guru lulus Passing Grade (PG) tahun 2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang tidak diajukan dalam formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemprov Jatim.

"Dari informasi mereka, Jawa Timur tidak mengusulkan formasi guru ini sebagaimana provinsi-provinsi lain. Saya berjanji untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dan hari ini, saya tunaikan janji saya dengan meneruskan aspirasi ini kepada Ibu Gubernur untuk dapat diperjuangkan dan dicarikan solusinya," harap LaNyalla. 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. - (Dok. DPD RI)
 

Menurut LaNyalla, profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai PPPK. Bukan soal menghargai pengabdian, namun hal itu merupakan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.

"Makanya ini karena demokrasi kita sudah menganut demokrasi liberal. Hilang nilai-nilai Pancasila kita. Kesejahteraan kita semakin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi. Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke sistem asli yang digagas pendiri bangsa melalui UUD 45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin untuk anak cucu kita," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Khofifah yang didampingi Sekda Adhy Karyono menerima berkas aspirasi yang diberikan Ketua DPD RI terkait masukan atas aspirasi para guru honorer tersebut. Kepada Ketua DPD RI, Gubernur Khofifah menyampaikan akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. 

"Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua DPD RI yang sudah meneruskan aspirasi dari guru honorer. Berkas aspirasi ini saya terima dan akan segera saya tindaklanjuti," kata Khofifah.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler