Unjuk Rasa Anti Sistem Pensiun Baru Di Prancis Masuki Hari Ketujuh

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Unjuk rasa menentang rencana reformasi sistem pensiun pemerintah Presiden Emmanuel Macron memasuki hari ketujuh. Sementara mogok kerja telah berdampak pada kilang minyak, transportasi publik dan pengumpulan sampah.

Koalisi serikat buruh Prancis menunjukkan persatuan yang sebelumnya jarang terjadi sejak gerakan anti-reformasi sistem pensiun digelar akhir Januari lalu. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menaikan usia pensiun menjadi 64 tahun.

Berdasarkan data Kementerian Dalam negeri diperkirakan 1 juta orang menghadiri lebih dari 200 unjuk rasa di seluruh negeri. Senat Prancis masih meninjau reformasi rencana pemerintah, diperkirakan majelis atas Parlemen akan menggelar pemungutan suara mengenai teksnya pada Ahad (12/3/2023) malam.

Unjuk rasa Sabtu (11/3/2023) dimulai pada pukul 10.00 pagi waktu setempat di jalan-jalan kota besar di Prancis termasuk di Toulouse dan Nice. Unjuk rasa di Paris dijadwalkan pukul 14.00 siang.

Pada Kamis (9/3/2023) lalu pemerintah memperkirakan sekitar 1,28 juta orang turun ke jalan, partisipasi tertinggi sejak awal gelombang unjuk rasa digelar. Serikat-serikat buruh memperkirakan 3,5 juta orang.

Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar pemilih menolak rencana Macron. Tapi tidak semuanya mendukung aksi mogok kerja.

Juru bicara Total Energies mengatakan pekerja di kilang-kilang dan gudang minyak perusahaan itu masih melanjutkan aksi mogok kerja. Sementara operator kereta SNCF mengatakan layanan kereta nasional dan regional pada akhir pekan ini masih terganggung.

Media Prancis melaporkan sampah menumpuk di jalan-jalan. Warga juga mengatakan keberadaan tikus semakin banyak.

Senat yang dikuasai sayap kanan yang bersekutu dengan partai berkuasa dari kubu moderat mendukung reformasi Macron. Tapi dalam kasus ini, rancangan undang-undang akan ditinjau komite gabungan majelis bawah dan atas.

Bila komite menyepakati teks rancangan undang-undang maka pemungutan suara terakhir di dua majelis akan digelar. Tapi hasil pemungutan suara di majelis rendah masih belum pasti.

"Masih banyak hal yang dapat terjadi pekan depan," kata Deputi Sekretaris Jenderal serikat buruh terbesar Prancis, CFDT, Marylise Leon di stasiun radio Franceinfo.

"Majelis Nasional akan menggelar pemungutan suara untuk teksnya? Kami harus berunjuk rasa, sekarang atau tidak sama sekali," tambahnya.

Mogok kerja dan unjuk rasa nasional dijadwalkan akan kembali digelar pada 15 Maret mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika